Kongres Amerika Serikat meloloskan sebuah resolusi war powers yang menegur Presiden Donald Trump dan meminta penghentian perang di Iran atau mewajibkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer.
Senat AS yang dikuasai Partai Republik menyetujui langkah tersebut dalam pemungutan suara 50-48 pada Selasa, dengan sejumlah kecil anggota Republik bergabung bersama Demokrat. Resolusi yang sama sebelumnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS pada awal bulan ini.
Namun, resolusi tersebut sebagian besar bersifat simbolis karena setelah disahkan oleh kedua kamar Kongres, aturan itu tidak akan dikirim kepada Trump untuk ditandatangani dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya skeptisisme di kalangan Partai Republik terhadap rencana perdamaian yang disepakati Trump dengan Iran, sementara konflik yang tidak populer itu memasuki bulan kelima.
Trump sendiri mengkritik keras resolusi tersebut pada Selasa malam, menyebutnya “tidak tepat waktu dan tidak berarti”.
“Saya punya Iran dalam posisi terjepit… dan Senat AS justru melakukan pemungutan suara War Powers Act yang buruk waktu dan tidak berarti,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.
“Para senator ini baru saja mempersulit pekerjaan saya, tetapi saya akan menyelesaikannya, dengan satu cara atau lainnya, karena saya selalu menyelesaikannya!”
Pemungutan suara ini menandai pertama kalinya kedua kamar Kongres menyetujui resolusi bersamaan yang meminta presiden menghentikan aksi militer sejak War Powers Resolution 1973 diberlakukan.
Resolusi bersamaan tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap Kongres, berbeda dengan undang-undang yang harus disahkan Presiden. Pada 2019, Trump pernah memveto resolusi serupa yang menyerukan penarikan pasukan AS dari konflik di perang saudara Yaman.
Analis Timur Tengah Laura Blumenfeld menyebut langkah itu “lebih seperti tamparan peringatan daripada pembatasan nyata karena tidak memiliki kekuatan hukum”.
Namun ia mengatakan bahwa hal itu mencerminkan sentimen publik Amerika Serikat.
Pengesahan resolusi ini dianggap penting karena menambah tekanan terhadap Gedung Putih untuk mengakhiri perang Iran, yang semakin tidak populer di publik setelah lonjakan harga bahan bakar.
Di DPR AS, empat anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara 215-208 untuk mendukung resolusi tersebut.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa dengan adanya gencatan senjata yang disepakati pada 7 April, tidak ada lagi pertempuran yang memerlukan penarikan pasukan AS.
Pejabat tersebut juga menyatakan bahwa resolusi itu lolos karena dua senator Republik, Mitch McConnell dan Dave McCormick, tidak hadir dalam pemungutan suara.
Empat senator Republik yang mendukung resolusi bersama Demokrat adalah Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, dan Bill Cassidy. Sementara itu, Senator Demokrat John Fetterman menjadi satu-satunya anggota partainya yang menolak.
Pemungutan suara ini menjadi tanda terbaru perpecahan di internal Partai Republik menjelang pemilu sela November, yang akan menentukan apakah partai tersebut dapat mempertahankan mayoritas tipis di kedua kamar Kongres.
Sejumlah anggota Partai Republik juga sebelumnya menolak kebijakan Trump, termasuk penolakan terhadap dana “anti-weaponisation” senilai $1,8 miliar serta persetujuan bantuan untuk Ukraina.
Pemungutan suara kali ini menjadi yang ke-10 kalinya Senat Demokrat memaksakan pemungutan War Powers sejak perang dimulai.
Pada hari yang sama, Pentagon meminta pendanaan sekitar $80 miliar kepada Kongres, yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya perang dengan Iran.
Hukum federal mewajibkan persetujuan Kongres untuk melanjutkan aksi militer lebih dari 60 hari. Serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, meski pemerintahan Trump berargumen bahwa gencatan senjata April “mengatur ulang” hitungan waktu tersebut.
Gedung Putih juga dapat memperpanjang batas waktu 30 hari dengan alasan keamanan nasional.
Saat ini, AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata dan tengah merundingkan akhir permusuhan berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani kedua presiden pekan lalu.
Berdasarkan nota tersebut, Washington dan Teheran memiliki waktu 60 hari untuk merundingkan kesepakatan yang lebih luas terkait penghentian program nuklir Iran.
