Pemerintahan Presiden Donald Trump memberi sinyal kepada para pemimpin Partai Republik di Kongres bahwa mereka berencana menghentikan dana kontroversial senilai US$1,8 miliar yang dikenal sebagai “anti-weaponization fund”. Namun, belum jelas apakah langkah tersebut bersifat permanen atau hanya sementara.
Menurut dua sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, Gedung Putih telah menyampaikan kepada pimpinan Partai Republik bahwa dana itu kemungkinan tidak akan dilanjutkan.
Meski demikian, Trump belum secara terbuka berkomitmen untuk membatalkan program tersebut. Sumber lain yang mengetahui diskusi internal mengatakan pemerintah sebenarnya hanya menghentikan sementara upaya melanjutkan dana tersebut, bukan membatalkannya secara permanen.
Penjelasan itu sejalan dengan pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Senin. Dalam pernyataannya, DOJ menyebut akan “mematuhi” putusan pengadilan federal yang menangguhkan pelaksanaan dana tersebut setidaknya hingga 12 Juni.
Sumber keempat yang mengetahui masalah ini mengatakan Trump secara pribadi masih mendukung keberadaan dana tersebut, meskipun ia menyadari besarnya penolakan yang muncul terhadap gagasan itu.
Dalam percakapan telepon dengan jurnalis ABC News, Jonathan Karl, Trump mengakui bahwa pemerintah saat ini terikat oleh keputusan pengadilan.
“Kami tunduk pada pengadilan,” kata Trump.
“Saat ini memang begitu adanya. Jika pengadilan tidak mengizinkannya, dan sekarang pengadilan menahannya, apa yang bisa Anda lakukan?” tambahnya.
Dibahas dalam Pertemuan dengan Ketua DPR
Keputusan untuk sementara menjauh dari dana tersebut muncul setelah Trump mengadakan pertemuan panjang dengan Ketua DPR AS, Mike Johnson.
Dalam pertemuan itu, dana “anti-weaponization” menjadi salah satu topik utama yang dibahas.
Namun belum jelas apakah sinyal dari pemerintahan Trump cukup untuk meredakan kemarahan para legislator Partai Republik yang selama beberapa pekan terakhir menghambat agenda legislatif partai karena persoalan tersebut.
Para pemimpin Partai Republik saat ini tengah berupaya meloloskan tambahan anggaran untuk penegakan kebijakan imigrasi. Namun kontroversi mengenai dana tersebut menjadi salah satu hambatan utama.
Bahkan pada Senin, Pemimpin Mayoritas Senat AS, John Thune, secara terbuka meminta pemerintah untuk menghentikan program itu sendiri.
Upaya meloloskan rancangan anggaran tambahan diperkirakan akan disertai dorongan lebih kuat dari anggota Partai Republik untuk menghapus dana tersebut secara permanen.
Senator Republik Menuntut Kepastian
Senator Partai Republik dari Florida, Rick Scott, mengatakan kepada wartawan bahwa seorang pejabat Gedung Putih telah memberitahunya bahwa dana tersebut akan “dibatalkan”.
Namun Scott tidak menjelaskan siapa pejabat yang dimaksud maupun apakah keputusan tersebut bersifat sementara atau permanen.
“Saya sudah berbicara dengan Gedung Putih. Yang mereka katakan kepada saya adalah dana itu dibatalkan,” ujar Scott.
Meski demikian, sejumlah senator Partai Republik lainnya belum merasa yakin.
Mereka menilai pemerintah perlu memberikan pernyataan yang jauh lebih tegas dan jelas apabila benar-benar ingin menghentikan program tersebut.
“Jika pemerintah telah mengubah posisinya mengenai dana weaponization itu, maka mereka harus mengatakannya secara tegas dan pasti,” kata Senator John Kennedy.
Ia menilai pernyataan pemerintah yang hanya menyebut akan mematuhi putusan pengadilan tidak cukup meyakinkan.
“Hanya mengatakan, ‘Kami akan mematuhi perintah pengadilan,’ tidak memberi tahu saya apa pun. Tentu saja Anda harus mematuhi perintah pengadilan,” ujarnya.
Pengadilan Menahan Pelaksanaan Dana
Hakim federal yang menangani perkara tersebut telah menjadwalkan sidang pada 12 Juni untuk mendengarkan argumen mengenai kemungkinan perpanjangan penangguhan dana itu.
Sampai sidang berlangsung, Departemen Kehakiman dilarang mengalokasikan dana, memproses klaim, maupun menyalurkan pembayaran kepada pihak yang mengajukan permohonan.
Belum diketahui apakah pemerintahan Trump akan tetap mempertahankan dana tersebut dalam persidangan mendatang.
Berasal dari Gugatan Trump terhadap IRS
Dana kontroversial itu sebenarnya dibentuk sebagai bagian dari penyelesaian gugatan yang diajukan Trump terhadap Internal Revenue Service (IRS).
Gugatan tersebut berkaitan dengan pengungkapan dokumen pajak Trump secara tidak sah beberapa tahun lalu.
Namun sejak diumumkan, dana tersebut menghadapi gelombang kritik dari kalangan Partai Republik sendiri, baik secara terbuka maupun di balik layar.
Sejumlah anggota partai menuduh dana itu berpotensi menjadi semacam “dana gelap” yang digunakan untuk memberikan keuntungan kepada sekutu politik Trump.
Awalnya, pejabat senior Departemen Kehakiman dikabarkan bersikeras tidak akan mengubah skema dana tersebut meskipun mendapat tekanan dari internal Partai Republik.
Namun penolakan yang terus meningkat membuat sejumlah sekutu Trump mulai mendorong presiden untuk membatalkannya sepenuhnya.
Hadapi Masalah Hukum Tambahan
Penangguhan oleh hakim federal di Virginia bukan satu-satunya masalah hukum yang dihadapi dana tersebut.
Seorang hakim lain di Florida yang sebelumnya menangani gugatan awal Trump terhadap IRS juga memerintahkan presiden dan pihak terkait untuk menanggapi tuduhan bahwa mereka bekerja sama secara tidak semestinya dengan pengacara Departemen Kehakiman yang mewakili IRS dalam mencapai penyelesaian di luar pengadilan.
Tuduhan tersebut pada dasarnya mempertanyakan apakah proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang menyesatkan pengadilan atau bahkan berpotensi merupakan bentuk penipuan terhadap proses hukum.
Dengan tekanan politik dari Partai Republik yang terus meningkat dan hambatan hukum yang semakin kompleks, masa depan dana “anti-weaponization” senilai US$1,8 miliar itu kini berada dalam ketidakpastian, sementara pemerintahan Trump berusaha menyeimbangkan kepentingan politik, hukum, dan agenda kebijakan yang lebih luas.
