Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara pribadi disebut mendorong Departemen Kehakiman (DOJ) untuk mengeluarkan surat panggilan terhadap wartawan yang meliput perang di Iran guna mengungkap sumber kebocoran informasi mereka, menurut sejumlah pejabat yang mengetahui persoalan tersebut.
Pesan itu disampaikan Trump lewat secarik catatan tempel bertuliskan kata “Treason” atau “Pengkhianatan” menggunakan spidol Sharpie. Catatan itu ditempel di atas setumpuk artikel cetak yang kemudian ia serahkan kepada Jaksa Agung sementara Todd Blanche dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, kata para pejabat tersebut.
Setelah menerima dokumen itu, Departemen Kehakiman mengeluarkan sejumlah subpoena atau surat panggilan, termasuk kepada The Wall Street Journal, yang pertama kali mengungkap penyelidikan tersebut.
Seorang pejabat mengatakan bahwa Divisi Keamanan Nasional DOJ sebenarnya sudah mulai menyiapkan penyelidikan terhadap sumber beberapa laporan tersebut, namun tumpukan artikel dari Trump mempercepat proses itu.
Sumber lain mengatakan bahwa penyelidikan tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi pegawai pemerintah yang membocorkan informasi, bukan wartawannya.
Meski demikian, langkah pemanggilan terhadap media itu menjadi salah satu upaya paling agresif dari pemerintahan Trump untuk memburu kebocoran informasi terkait keamanan nasional maupun aktivitas pemerintahan.
Trump, yang sejak masa jabatan pertamanya kerap mengeluhkan kebocoran informasi rahasia kepada media, disebut sangat marah ketika komentar pribadinya atau detail pengarahan terkait perang Iran bocor ke publik, menurut sejumlah orang yang mengetahui reaksinya.
Pihak Gedung Putih dan Departemen Kehakiman belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Beberapa bulan setelah Trump memulai masa jabatan keduanya, mantan Jaksa Agung Pam Bondi merevisi kebijakan DOJ sehingga penyidik federal dalam kondisi tertentu dapat meminta catatan telepon, catatan pribadi, atau kesaksian wartawan melalui perintah pengadilan, surat perintah, maupun subpoena.
Kebijakan itu mempermudah penyidik dalam melacak sumber informasi dan sekaligus membatalkan larangan bertahun-tahun yang diberlakukan setelah terungkap bahwa Jaksa Agung William Barr diam-diam pernah meminta akses email wartawan pada masa jabatan pertama Trump.
Bulan lalu — hanya sehari setelah Trump memecat Bondi — presiden secara terbuka mengancam akan memenjarakan seorang wartawan yang tidak disebutkan namanya dalam upaya memburu “pembocor” di balik laporan mengenai seorang perwira Angkatan Udara AS yang terluka dan hilang di wilayah Iran.
Prajurit tersebut berhasil menghindari pasukan Iran selama lebih dari satu hari sebelum akhirnya diselamatkan militer Amerika Serikat.
Namun, sejumlah media memberitakan operasi pencarian terhadap perwira itu ketika misi masih berlangsung, sesuatu yang menurut pemerintah membahayakan keselamatannya.
Sumber mengatakan tumpukan artikel yang diberikan Trump kepada Blanche berkaitan dengan operasi penyelamatan tersebut.
Setelah ancaman Trump itu, Blanche menyatakan Departemen Kehakiman “akan selalu menyelidiki” kebocoran yang melibatkan informasi rahasia, terutama yang membahayakan anggota militer AS.
“Dan kami akan menyelidikinya bahkan jika itu berarti mengirim subpoena kepada wartawan,” katanya. “Itulah yang seharusnya kami lakukan, dan itulah yang akan kami lakukan.”
Penyelidikan DOJ tampaknya tidak hanya terbatas pada satu operasi tersebut.
The Wall Street Journal melaporkan pada Senin bahwa mereka menerima subpoena dewan juri terkait catatan wartawan untuk sebuah artikel yang diterbitkan lima hari sebelum perang dimulai.
Artikel itu membahas Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dan sejumlah pejabat Pentagon lain yang memperingatkan Trump mengenai risiko kampanye militer berkepanjangan terhadap Iran.
“Subpoena pemerintah terhadap The Wall Street Journal dan wartawan kami merupakan serangan terhadap aktivitas jurnalistik yang dilindungi konstitusi,” kata juru bicara Dow Jones, penerbit The Journal, dalam pernyataan
“Kami akan menentang keras upaya untuk membungkam dan mengintimidasi pelaporan penting ini.”
Selain The Wall Street Journal, sejumlah media lain juga disebut menerima subpoena dalam beberapa bulan terakhir, menurut seseorang dari salah satu organisasi media yang berbicara dengan syarat anonim.
Namun, beberapa organisasi media memilih belum memberikan komentar terkait persoalan tersebut untuk sementara waktu.
