Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menawarkan gencatan senjata yang berpotensi berlangsung tanpa batas waktu mulai Rabu kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia justru menuntut penghentian permusuhan hanya pada Jumat dan Sabtu, bertepatan dengan peringatan 81 tahun kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengancam akan melancarkan “serangan rudal besar-besaran ke pusat Kyiv” jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Pernyataan ini dinilai menyerupai nada ancaman yang sebelumnya dilontarkan Donald Trump terhadap infrastruktur sipil Iran, yang menuai kecaman sebagai potensi kejahatan perang. Pola ini mencerminkan praktik deklarasi gencatan senjata sepihak oleh Rusia—terakhir saat Paskah Ortodoks—yang terbukti minim dampak di lapangan.
Zelensky awalnya menilai permintaan Rusia “tidak serius”. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa meski Kyiv belum menerima permintaan resmi, masih ada peluang realistis untuk memberlakukan gencatan senjata sebelum tengah malam Rabu. “Kami mengumumkan rezim hening mulai pukul 00.00 pada malam 5 hingga 6 Mei,” ujarnya, tanpa menyebutkan batas waktu berakhir. Ia menegaskan Ukraina akan “bertindak secara simetris” sesuai langkah Rusia.
Zelensky juga menyoroti bahwa Rusia belum menanggapi seruan lama Kyiv untuk gencatan senjata permanen. Ia mendesak Kremlin mengambil langkah nyata mengakhiri perang, terlebih karena menurutnya Rusia tidak dapat menggelar parade di Moskow tanpa “itikad baik” dari Ukraina.
Tahun ini, parade di ibu kota Rusia dijadwalkan berlangsung tanpa tank, rudal, maupun perlengkapan militer lainnya untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Eropa di Armenia pada Senin, Zelensky menyebut otoritas Rusia “khawatir drone akan berdengung di atas Lapangan Merah” pada 9 Mei. “Ini menunjukkan mereka tidak kuat saat ini, sehingga tekanan melalui sanksi harus terus ditingkatkan,” katanya.
Di sisi ekonomi, harga minyak global yang tinggi diperkirakan tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan Rusia tahun ini. Lembaga think tank berpengaruh TsMAKP, yang dekat dengan pemerintah Rusia, memprediksi serangan drone Ukraina dan sanksi Barat akan mengganggu produksi serta ekspor minyak mentah.
“Penurunan ekspor Rusia dibandingkan 2025 diperkirakan terjadi tahun ini,” tulis para analis TsMAKP, seraya menurunkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Risiko utama berasal dari potensi berkurangnya produksi dan ekspor hidrokarbon akibat serangan terhadap infrastruktur pelabuhan dan kilang minyak.
TsMAKP memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Rusia menjadi 0,5% hingga 0,7%, dari sebelumnya 0,9% hingga 1,3% sebulan lalu. Pemerintah Rusia secara resmi masih mematok angka 1,3%, namun mengakui proyeksi tersebut terlalu optimistis dan kemungkinan akan direvisi. Pembaruan proyeksi diperkirakan dirilis akhir bulan ini.
Ekonomi Rusia tercatat menyusut 0,3% pada kuartal pertama—kontraksi pertama sejak awal 2023. Produksi minyak juga terpaksa dikurangi pada April akibat serangan drone Ukraina ke pelabuhan dan kilang, yang oleh Kyiv disebut sebagai “sanksi kinetik”, serta terhentinya pasokan melalui satu-satunya pipa minyak Rusia yang tersisa ke Eropa, menurut laporan Reuters bulan lalu.
Di medan tempur, serangan rudal Rusia menewaskan tujuh orang dan melukai lebih dari 30 lainnya di kota Merefa, wilayah Kharkiv timur laut Ukraina, pada Senin. Jaksa wilayah menyebut Rusia kemungkinan menggunakan rudal balistik jenis Iskander.
Di wilayah selatan Zaporizhzhia, Gubernur Ivan Fedorov melaporkan serangan Rusia menewaskan sepasang suami istri di desa Vilnyansk, sementara putra mereka yang telah dewasa mengalami luka-luka bersama tiga orang lainnya.
Sementara itu di Rusia, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov menyatakan serangan drone Ukraina menewaskan satu warga sipil di wilayah perbatasan dan melukai tujuh orang, termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Di wilayah Kyiv, dua orang juga dilaporkan terluka setelah drone Rusia menghantam sebuah bangunan apartemen di Brovary, menurut kepala administrasi militer setempat.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa manfaat bergabung dengan skema pinjaman Uni Eropa senilai £78 miliar untuk Ukraina “lebih besar daripada biayanya”. Ia menegaskan pentingnya percepatan penguatan pertahanan Eropa.
Dalam pertemuan Komunitas Politik Eropa di Armenia, Starmer memulai negosiasi untuk berpartisipasi dalam skema tersebut. Jika berhasil, perusahaan pertahanan Inggris akan dapat memasok peralatan militer ke Ukraina sebagai imbalan kontribusi finansial hingga £400 juta.
Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa peralatan pemantau cuaca di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia—yang diduduki Rusia secara ilegal di tenggara Ukraina—mengalami kerusakan akibat serangan drone.
