Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengumumkan rencana memperluas penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam operasi militer, setelah menyepakati kontrak baru dengan sejumlah perusahaan teknologi terbesar dunia.

Dalam delapan perjanjian dengan Google, OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Oracle, Nvidia, serta startup Reflection, Pentagon menyatakan teknologi AI kini akan digunakan untuk setiap “penggunaan operasional yang sah”.

“Kesepakatan ini mempercepat transformasi militer AS menjadi kekuatan tempur yang mengutamakan AI,” kata Pentagon.

Yang mencolok, Anthropic tidak termasuk dalam daftar tersebut. Perusahaan itu sebelumnya menyatakan kekhawatiran terhadap potensi penggunaan teknologinya oleh Pentagon, baik dalam perang maupun di dalam negeri.

Anthropic kini menggugat pemerintah AS atas dugaan tindakan balasan setelah menolak klausul “penggunaan sah apa pun” dalam kontraknya.

Pentagon menilai kerja sama dengan banyak perusahaan sekaligus akan membantu menghindari ketergantungan pada satu penyedia teknologi.

“Akses terhadap beragam kemampuan AI dari ekosistem teknologi Amerika yang tangguh akan memberi pasukan alat yang mereka butuhkan untuk bertindak dengan percaya diri dan melindungi negara dari ancaman apa pun,” ujar Pentagon.

Lebih dari satu juta orang di Departemen Pertahanan dilaporkan telah menggunakan platform AI militer sejak diluncurkan tahun lalu, yang disebut mampu memangkas waktu pengerjaan tugas dari berbulan-bulan menjadi hanya beberapa hari.

Akses terhadap teknologi canggih kini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perang modern, dan Pentagon telah lama berupaya memperkuat kapabilitas AI-nya.

Meski tidak lagi dilibatkan dalam kontrak terbaru, teknologi Anthropic—termasuk chatbot Claude—masih digunakan di sejumlah lembaga pemerintah dan pertahanan AS, karena sebelumnya menjadi perusahaan AI pertama yang diterapkan untuk pekerjaan bersifat rahasia.

Namun hubungan tersebut retak setelah CEO Anthropic, Dario Amodei, secara terbuka mengungkap kekhawatiran bahwa AI dapat digunakan untuk pengawasan massal di dalam negeri serta pengembangan senjata otonom penuh.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth kemudian menetapkan Anthropic sebagai “risiko rantai pasok”, sehingga dianggap terlalu berbahaya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintahan.

Gugatan hukum Anthropic atas keputusan tersebut dijadwalkan disidangkan pada September.

Di tengah konflik ini, perusahaan AI lain justru mempererat kerja sama dengan pemerintah dan militer.

OpenAI menjadi perusahaan pertama yang menandatangani kesepakatan baru dengan Pentagon pasca konflik dengan Anthropic, melalui kontrak yang diteken pada akhir Februari.

Perusahaan pembuat ChatGPT itu menyatakan bahwa pengumuman terbaru Pentagon hanyalah formalitas dari kesepakatan yang sudah ada.

Sementara itu, teknologi Gemini dari Google yang sebelumnya telah digunakan di sebagian lembaga pemerintah, kini untuk pertama kalinya akan diterapkan dalam pekerjaan bersifat rahasia.

Langkah ini memicu kekhawatiran internal, dengan ratusan karyawan Google—termasuk dari unit DeepMind—mengirim surat kepada CEO Sundar Pichai agar perusahaan tidak memperdalam kerja sama dengan pemerintah.

Di sisi lain, SpaceX kini menjadi induk dari xAI, startup AI milik Elon Musk, yang mengembangkan chatbot Grok—meski dinilai belum sekuat pesaingnya seperti Anthropic, OpenAI, dan Google.

Perusahaan Nvidia dan Reflection akan menyediakan model AI open-source mereka—Nemotron dan Reflection 70B—untuk digunakan pemerintah, meski Nvidia tidak menyertakan perangkat keras dalam kesepakatan ini.

Sementara itu, Microsoft, Amazon Web Services, dan Oracle akan melanjutkan penyediaan layanan cloud yang selama ini mendukung operasional digital pemerintah.

Pengumuman Pentagon ini menandai kelanjutan dari upaya integrasi teknologi tersebut, yang kini akan digunakan untuk menerapkan lebih banyak model dan alat AI dalam kepentingan militer daripada sebelumnya.

Share.
Leave A Reply