Presiden Donald Trump menyatakan kepada Kongres bahwa permusuhan Amerika Serikat dengan Iran telah “berakhir” selama berlangsungnya gencatan senjata, sembari menegaskan bahwa dirinya tidak perlu memenuhi tenggat persetujuan legislatif terkait perang tersebut.
Berdasarkan hukum AS, seorang presiden wajib memperoleh persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari setelah memberi tahu anggota parlemen tentang aksi militer, atau menghentikan permusuhan.
Namun, dalam surat kepada para pemimpin Kongres, Trump menyatakan bahwa ia tidak perlu mematuhi ketentuan tersebut karena gencatan senjata yang disepakati dengan Iran bulan lalu telah “menghentikan sementara” perhitungan waktu kewajiban itu.
AS dan Iran sendiri belum mencapai kesepakatan damai jangka panjang melalui perundingan, meskipun media Iran melaporkan adanya proposal baru dari Teheran yang dikirim melalui Pakistan pada Jumat.
Pada hari ke-60 sejak secara resmi memberi tahu Kongres mengenai serangan terhadap Iran, Trump menulis: “Tidak ada baku tembak antara Pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026.”
“Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berakhir.”
Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, proposal dari Teheran untuk negosiasi dengan AS telah dikirim melalui perantara di Pakistan.
Namun, rincian proposal tersebut tidak dipublikasikan, dan belum jelas apakah sudah sampai ke pihak AS.
Trump mengatakan kepada wartawan: “Kami baru saja melakukan pembicaraan dengan Iran. Kita lihat saja nanti. Tapi saya bisa katakan, saya tidak senang.”
Ia menyebut kesepakatan sulit dicapai antara lain karena kepemimpinan Iran “sangat bingung”, setelah sejumlah pejabat militer tertinggi mereka tewas dalam perang.
Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai opsi dari Komando Pusat AS, mulai dari “menghancurkan mereka sepenuhnya” hingga “mencapai kesepakatan”.
Kemudian pada Jumat, ia menambahkan: “Mereka tidak memberikan jenis kesepakatan yang kita butuhkan.”
“Dan kita akan menyelesaikan ini dengan benar. Kita tidak akan pergi lebih awal lalu masalah muncul lagi dalam tiga tahun.”
Sementara itu, Departemen Keuangan AS mengeluarkan peringatan bahwa individu atau perusahaan yang membayar “biaya lintasan” kepada Iran untuk melewati Selat Hormuz berisiko melanggar sanksi AS.
Jalur pelayaran vital tersebut hingga kini masih efektif tertutup, memicu dampak ekonomi global.
Di Kongres, para anggota legislatif menghadapi tekanan yang meningkat terkait apakah mereka akan menjadwalkan pemungutan suara untuk menentukan apakah perang tersebut harus mendapat otorisasi resmi.
Undang-undang terkait, yakni War Powers Resolution, mengatur kewajiban presiden dalam waktu 60 hari setelah penggunaan angkatan bersenjata AS dalam pertempuran.
Aturan itu mewajibkan presiden menghentikan penggunaan pasukan kecuali Kongres secara resmi menyatakan perang atau memberikan perpanjangan hingga 30 hari untuk “penarikan cepat” pasukan.
Undang-undang tersebut disahkan pada 1973 untuk membatasi kemampuan Presiden Richard Nixon dalam melanjutkan perang di Vietnam.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth berargumen dalam sidang Kongres pada Kamis bahwa tenggat waktu untuk meminta persetujuan legislatif telah “dihentikan sementara”.
Namun, Senator Demokrat Tim Kaine menolak argumen tersebut: “Saya tidak percaya undang-undang itu mendukung hal tersebut.”
Upaya yang dipimpin Partai Demokrat di kedua kamar Kongres untuk membatasi langkah Trump terkait Iran berulang kali gagal.
Sebagian besar anggota Partai Republik menentang upaya tersebut, meskipun beberapa di antaranya mengisyaratkan kemungkinan meninjau ulang sikap setelah melewati batas 60 hari.
Ketika ditanya soal kebutuhan meminta otorisasi Kongres, Trump menjawab: “Tidak ada negara lain yang pernah melakukannya.”
“Kebanyakan orang menganggapnya sepenuhnya tidak konstitusional,” katanya.
Interpretasi pemerintahan Trump terhadap War Powers Resolution juga dipertanyakan oleh sejumlah pakar.
Profesor Heather Brandon-Smith dari Georgetown University Law di Washington DC menyatakan bahwa bahkan jika gencatan senjata berlaku secara hukum, hal itu tidak menghentikan perhitungan waktu.
“Gencatan senjata bukanlah akhir permanen dari konflik,” ujarnya. “Menurut saya, akhir permanen konfliklah yang seharusnya menutup periode 60 hari itu.”
Ia menambahkan bahwa pengadilan atau Kongres merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan perang jika pemerintahan Trump terus melanjutkan konflik.
Konflik tersebut bermula ketika AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi negara itu. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke Israel serta negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk.
AS dan Israel selama ini memimpin penentangan Barat terhadap program nuklir Iran, dengan tuduhan bahwa Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir—klaim yang dibantah oleh Iran.
