Close Menu

    Subscribe to Updates

    Dapatkan informasi terbaru dari mayoritas.com

    Apa yang Viral?

    California Gugat OpenAI atas Serangan Agen AI terhadap Hugging Face

    17/11/2026

    Reformasi Menyeluruh Dibutuhkan untuk Membawa 440.000 Anak Muda Inggris ke Dunia Kerja

    17/11/2026

    Startup AI India Hadirkan Solusi untuk Jalan Berlubang dan Sengkarut Data Kepemilikan Tanah

    17/11/2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Home
    • POLITIK
      • Politik Amerika
      • Politik Asia
      • Politik Dunia
      • Politik Eropa
      • Politik Nasional
      • Politik Timur Tengah
    • Nasional

      Reformasi Menyeluruh Dibutuhkan untuk Membawa 440.000 Anak Muda Inggris ke Dunia Kerja

      17/11/2026

      Menempuh Ujian Masuk Universitas Paling Sulit di Korea Selatan dari Balik Jeruji Penjara

      17/11/2026

      Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Gantikan Daniel Craig dalam Film ke-26

      17/11/2026

      Di Balik Gemerlap Teknologi AI Shenzhen, Ada Pekerja yang Kehilangan Harapan di Tengah Perlambatan Ekonomi China

      17/11/2026

      Miguel Ángel Félix Gallardo, Gembong Narkoba Legendaris Meksiko, Meninggal Dunia pada Usia 80 Tahun

      16/11/2026
    • TEKNOLOGI

      California Gugat OpenAI atas Serangan Agen AI terhadap Hugging Face

      17/11/2026

      Startup AI India Hadirkan Solusi untuk Jalan Berlubang dan Sengkarut Data Kepemilikan Tanah

      17/11/2026

      Di Balik Gemerlap Teknologi AI Shenzhen, Ada Pekerja yang Kehilangan Harapan di Tengah Perlambatan Ekonomi China

      17/11/2026

      Gangguan Microsoft Selama Lebih dari 22 Jam Jadi Peringatan Keras tentang Ketergantungan pada Teknologi

      14/11/2026

      Eurovision Resmi Merambah Asia, 11 Negara Siap Bersaing dalam Kontes Musik Bersejarah di Bangkok

      14/11/2026
    • Hiburan
    • Belanja Sekarang
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    Mayoritas.com
    Langganan Sekarang
    TOPIK PANAS
    • Olahraga
    • Ekonomi & Pasar
      • Bisnis
      • Ekonomi
      • Keuangan
    • Wisata & Kuliner
    • Belanja Sekarang
    Mayoritas.com
    Home»Teknologi»Gadget»3 Alasan Mengapa Sering Terjadi Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Menurut Ahlinya
    Gadget

    3 Alasan Mengapa Sering Terjadi Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Menurut Ahlinya

    joveBy jove31/08/2024No Comments3 Mins Read4 Views
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    MAYORITAS.COM – Pelanggaran data massal yang sering terjadi di Indonesia disebabkan kurangnya sanksi tegas terhadap lembaga publik/pemerintah, rendahnya kesadaran dan prioritas, serta lemahnya infrastruktur keamanan siber.

    Berdasarkan data Databoks, sebagian besar insiden pelanggaran data terjadi di sektor publik/pemerintah, dengan 69% atau 71 insiden terjadi pada tahun 2023. Dalam kejadian terbaru, 4,7 juta data Aparatur Sipil Negara (ASN) bocor dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dijual di forum pembobolan.

    Faktanya, tidak ada sistem TI yang kebal dari risiko pembobolan data dan serangan siber, kata Muhammad Nidal, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), dalam keterangan tertulisnya.

    “Namun, dalam konteks Indonesia, tingginya frekuensi pelanggaran data, terutama di lembaga pemerintah, setidaknya disebabkan oleh tiga hal: lemahnya infrastruktur siber, diberlakukannya peraturan perlindungan data pribadi (PDP); kalangan pemilik data dan pakar siber,” lanjutnya.

    Menurut dia, upaya pemerintah selama ini masih pada tingkat hulu, yakni pada tingkat pencegahan dan pengembangan kebijakan. Beberapa arahan terkait antara lain Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Penting, Strategi Nasional Keamanan Siber (SKSN), dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Krisis Siber.

    Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik pada tingkat sektoral lainnya serta implementasi kebijakannya.

    Sayangnya, implementasi di lapangan masih terhambat oleh kurangnya respons dan akuntabilitas yang cepat dan efektif ketika pelanggaran data terjadi di infrastruktur penting, kata Nidal. Secara terpisah, dalam konteks ketahanan siber nasional, ia berpendapat diperlukan investasi besar untuk meningkatkan keterampilan para ahli siber nasional, khususnya di instansi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber Nasional (BSSN)

    “Selanjutnya, mekanisme penyelesaian yang terstandarisasi antar kementerian/lembaga perlu ditetapkan dan/atau diperbarui, dan otoritas antarlembaga, termasuk tingkat koordinasi antarlembaga, sehingga masyarakat tahu ke mana harus melaporkan hal ini,” kata Nidal.

    Badan PDP Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah disahkan, namun teknis pelaksanaan implementasi penuh seluruh ketentuan undang-undang tersebut harus menunggu hingga Oktober tahun ini, jika tidak semua peraturan turunannya akan diterbitkan, ujarnya.

    Saat ini, belum ada badan PDP yang dibentuk untuk menegakkan sanksi PDP. “Mengingat tingginya angka kejadian pembobolan data dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terdampak, maka pembentukan lembaga PDP harus menjadi prioritas,” ujarnya.

    Terkait aturan sanksi turunan Peraturan PDP, masih dilakukan pembahasan di tingkat regulator (Kemenkominfo) mengenai bentuk sanksi yang tepat bagi penyelenggara sistem elektronik publik jika terjadi pelanggaran. Pasal 12 UU PDP mengatur bahwa individu yang memiliki data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadinya.

    Namun belum ditentukan siapa saja yang bisa mengajukan klaim, dan mekanisme spesifiknya masih menunggu aturan PP yang dihasilkan. Badan PDP yang nantinya akan dibentuk akan membantu memberikan jalur pengaduan dan bantuan bagi mereka yang ingin mengajukan gugatan.

    “Lembaga pemerintah mungkin merasa mereka tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih serius, bahkan ketika tidak ada konsekuensi pidana atau perdata yang signifikan,” katanya.

    “Paradigma ini perlu diubah, dan masyarakat sipil perlu meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran data yang terjadi di lembaga pemerintah,” kata Nidal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan, aturan mengenai lembaga tersebut sedang dikembangkan. “Itu sedang kita bahas dan masih kita bahas PPnya.

    Tinggal persoalannya apakah dia akan melapor ke Cominfo atau langsung ke lembaga ini Pak Presiden,” ujarnya, Agustus lalu, di Jakarta .

    Direktur Aplikasi Informatika Kominfo Hokki Situnkil mengatakan, lembaga PDP setidaknya tunduk pada dua peraturan, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

    “Oktober adalah batas waktu dan perintah eksekutif dapat diserahkan kepada partai.” Keduanya akan dilaksanakan secara paralel dan akan ada otoritas pelindung sesuai dengan kewajiban hukum, ujarnya di Jakarta, Jumat, 9 Agustus.




    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    jove
    • Website

    Related Posts

    Internet

    California Gugat OpenAI atas Serangan Agen AI terhadap Hugging Face

    17/11/2026
    Bisnis

    Startup AI India Hadirkan Solusi untuk Jalan Berlubang dan Sengkarut Data Kepemilikan Tanah

    17/11/2026
    Budaya

    Di Balik Gemerlap Teknologi AI Shenzhen, Ada Pekerja yang Kehilangan Harapan di Tengah Perlambatan Ekonomi China

    17/11/2026
    Hiburan

    Gangguan Microsoft Selama Lebih dari 22 Jam Jadi Peringatan Keras tentang Ketergantungan pada Teknologi

    14/11/2026
    Budaya

    Eurovision Resmi Merambah Asia, 11 Negara Siap Bersaing dalam Kontes Musik Bersejarah di Bangkok

    14/11/2026
    Budaya

    GTA 6 Begitu Dirahasiakan, Bahkan Pencipta Game Aslinya Belum Pernah Memainkannya

    14/11/2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Langganan Berita

    Dapatkan berita olahraga terkini dari NewsSite tentang dunia, olahraga, dan politik.

    Pilihan Editor

    California Gugat OpenAI atas Serangan Agen AI terhadap Hugging Face

    17/11/2026

    Reformasi Menyeluruh Dibutuhkan untuk Membawa 440.000 Anak Muda Inggris ke Dunia Kerja

    17/11/2026

    Startup AI India Hadirkan Solusi untuk Jalan Berlubang dan Sengkarut Data Kepemilikan Tanah

    17/11/2026

    Menempuh Ujian Masuk Universitas Paling Sulit di Korea Selatan dari Balik Jeruji Penjara

    17/11/2026
    Info Terbaru

    Apa Itu Lifestyle Sedentary? Menimbulkan Banyak Penyakit Hingga Dapat Terkena Kanker

    20/01/2021

    Pebasket Zhang Ziyu Setinggi 220M Menarik Perhatian Usai Mengalahkan Tim U-18 Indonesia

    15/01/2021

    Kronologi Atlet Bulu Tangkis China Zhang Zhi Jie Meninggal Di Ajang AJC 2024

    15/01/2021
    Advertisement
    LOGO_FOOTER_MAYORITAS
    Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram

    News

    • Ekonomi & Pasar
    • Olahraga
    • Opini
    • Otomotif
    • Wisata Kuliner
    • Video Unggulan
    • Kesehatan

    Company

    • Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Hak Cipta
    • Disclaimer
    • Iklan
    • Privacy Policy
    • Panduan Kebijakan

    Layanan

    • Toko
    • Customer Support
    • Karir
    • Tentang kami
    • Hubungi Kami
    • Akses login

    Langganan Updates

    Dapatkan informasi terkinni seputar fakta informasi dunia, anda bisa berlangganan melalui email anda

    © 2026 Mayoritas.com
    • Privacy Policy
    • Term of Service
    • Contact us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.