Myanmar dinyatakan bersalah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya oleh Mahkamah Internasional (ICJ).
Putusan tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah ketika sebuah negara dinyatakan terbukti melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, mengatakan Myanmar memiliki “niat untuk memusnahkan” sebagian besar populasi Rohingya. Negara tersebut juga melakukan “penghancuran bukti secara besar-besaran” untuk menyembunyikan kejahatannya.
Operasi militer pada 2017 menewaskan ribuan warga Rohingya dan memaksa lebih dari 700.000 orang meninggalkan Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan sebelumnya dikenal sebagai Burma. Myanmar membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa pasukannya hanya merespons serangan kelompok bersenjata.
Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, pengadilan menyatakan bahwa “niat genosida merupakan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal berdasarkan bukti-bukti” yang telah diperiksa.
Putusan tersebut disepakati melalui pemungutan suara mayoritas, dengan sembilan hakim mendukung dan enam lainnya menentang. ICJ juga memutuskan melalui suara mayoritas bahwa Myanmar telah melanggar sejumlah ketentuan lain dalam Konvensi Genosida 1948.
Gugatan yang diajukan Gambia berpusat pada apa yang disebut sebagai “operasi pembersihan” yang dimulai pada 2017 di Negara Bagian Rakhine, wilayah tempat sebagian besar minoritas Muslim Rohingya bermukim.
Setelah para pejuang dari Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (Arsa) melancarkan serangan mematikan terhadap lebih dari 30 pos polisi di wilayah tersebut, pasukan Myanmar yang didukung massa Buddha setempat melancarkan gelombang kekerasan. Serangan itu memicu eksodus besar-besaran warga Rohingya.
Para pengungsi menceritakan bagaimana seluruh desa dibakar dan warga sipil dibantai secara massal. Sejumlah penyintas dan saksi mata juga memberikan kesaksian bahwa militer Myanmar memperkosa serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya.
ICJ memperkirakan sekitar 10.000 warga Rohingya “dibunuh secara brutal” selama operasi pembersihan tersebut. Sementara itu, lebih dari 700.000 orang diperkirakan melarikan diri ke Bangladesh melalui jalur darat maupun laut. Pengadilan menyimpulkan bahwa sekitar 815.000 orang menjadi sasaran dalam berbagai bentuk tindakan tersebut.
Iwasawa mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan secara “membabi buta”, mengeksekusi laki-laki, melakukan kekerasan seksual secara “meluas”, serta melakukan “kekerasan ekstrem” terhadap anak-anak. Militer juga sengaja membakar rumah-rumah milik warga Rohingya.
Ia mengatakan militer turut menyerang warga Rohingya ketika mereka sedang melarikan diri menuju Bangladesh.
Selain itu, Myanmar melakukan “penghancuran bukti secara besar-besaran” dengan membakar atau membuang jenazah korban, membakar dan meratakan lokasi yang telah dikosongkan, serta tidak menuntut para pelaku kekerasan ke pengadilan.
Meski mengakui peran Arsa dalam konflik tersebut, ICJ menemukan adanya “tumpang tindih” antara kampanye ujaran kebencian anti-Rohingya dan operasi pembersihan militer. Kampanye tersebut menggambarkan warga Rohingya sebagai kelompok “tidak sepenuhnya manusia” dan “ancaman kekerasan”, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap mereka.
Myanmar secara konsisten membantah telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Pemerintah menyatakan operasi militer mereka ditujukan untuk menghadapi ancaman militan atau pemberontak sebagai respons terhadap serangan Arsa.
Pada Januari, perwakilan pemerintah Myanmar, Ko Ko Hlaing, mengatakan kepada ICJ bahwa negaranya “tidak berkewajiban untuk tinggal diam dan membiarkan para teroris bertindak sesuka hati”. Setelah putusan dibacakan pada Kamis, ia menyatakan tidak memiliki komentar.
ICJ juga memeriksa perlakuan Myanmar terhadap warga Rohingya sebelum operasi pembersihan berlangsung. Pengadilan menemukan bahwa kebijakan seperti pembatasan jumlah anak maksimal dua orang bagi pasangan suami istri merupakan bentuk diskriminasi yang bertujuan mengikis hak-hak mereka.
Pengadilan menyatakan Myanmar berkewajiban membayar ganti rugi yang proporsional. Namun, jumlah pasti kompensasi tersebut akan ditentukan pada tahap berikutnya.
“Pengakuan atas penderitaan kami”
Putusan pengadilan disambut baik oleh komunitas Rohingya dan organisasi-organisasi hak asasi manusia.
“Ini seperti pengakuan resmi atas penderitaan kami,” kata Mohammed Nowkim, warga Rohingya yang terusir dari Rakhine pada 2017 dan kini tinggal di Kanada. “Warga Rohingya telah menantikan keadilan selama puluhan tahun.”
Human Rights Watch menyebut putusan tersebut sebagai “pengakuan yang telah lama dinantikan atas penderitaan yang dialami warga Rohingya”.
Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengatakan “penderitaan, kesengsaraan, dan penghinaan” yang dialami masyarakat Rohingya merupakan “noda bagi hati nurani umat manusia”. Ia menambahkan bahwa keputusan pengadilan tersebut “kini harus diwujudkan menjadi tindakan nyata”.
Untuk menyatakan pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas genosida, pengadilan tidak cukup hanya membuktikan bahwa tindakan keji telah terjadi. ICJ juga harus memastikan adanya niat dari pejabat atau lembaga negara untuk memusnahkan kelompok tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.
Putusan pada Kamis itu tidak memiliki preseden sebelumnya. Myanmar kini menjadi negara pertama yang dinyatakan melanggar Konvensi Genosida 1948.
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani setelah peristiwa Holocaust, ICJ baru dua kali sebelumnya memutus perkara terkait dugaan genosida yang didukung negara. Dalam kedua perkara tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak cukup untuk mengaitkan tindakan genosida dengan negara.
Puluhan individu telah dinyatakan bersalah melakukan genosida. Namun, membuktikan bahwa tindakan mereka dilakukan atas perintah langsung negara membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi untuk menetapkan kejahatan yang dianggap paling berat dalam hukum internasional tersebut.
Philippe Sands KC, pengacara hak asasi manusia terkemuka yang turut membantu mengajukan gugatan tersebut, menyebut putusan ini sebagai “keputusan bersejarah”.
Dalam wawancara dengan program World at One, ia mengatakan putusan tersebut “sejajar dengan momen-momen besar dalam sejarah peradilan internasional, seperti Nuremberg, Pinochet, dan lainnya”. Ia merujuk pada pengadilan terhadap para pemimpin Nazi setelah Perang Dunia II serta proses hukum terhadap mantan diktator Chile, Augusto Pinochet.
Meski demikian, ICJ bukanlah pengadilan pidana dan kewenangannya untuk menegakkan putusan terbatas. Pengadilan tersebut tidak dapat menjebloskan pejabat militer ke penjara. Pelaksanaan putusannya bergantung pada Dewan Keamanan PBB dan tekanan politik internasional.
Kendati demikian, putusan ini akan berdampak pada sejumlah perkara genosida lain yang masih menunggu keputusan ICJ, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.
Sands mengatakan perkara yang sedang berlangsung tersebut menjadi “hal besar yang tidak bisa diabaikan” selama persidangan kasus Myanmar.
Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menyatakan Myanmar bertanggung jawab tidak serta-merta berarti pengadilan akan mengambil keputusan serupa dalam kasus Gaza. Namun, jika ICJ tidak menyatakan Myanmar bertanggung jawab, gugatan terhadap Israel “pada dasarnya akan berakhir”. Israel menyebut gugatan terhadap negaranya sebagai tuduhan yang “sama sekali tidak berdasar”.
Antonia Mulvey, direktur eksekutif Legal Action Worldwide, mengatakan bahwa pengadilan tidak menerima pembelaan Myanmar yang mendasarkan operasi militernya pada alasan pemberantasan terorisme. ICJ juga untuk pertama kalinya menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual merupakan tindakan genosida. Menurutnya, kedua posisi hukum tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam perkara-perkara berikutnya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa “penafsiran yang tepat” terhadap Konvensi Genosida memiliki “kepentingan yang sangat mendasar”. Ia juga menekankan pentingnya “mencegah politisasi” Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Kami sedang mempelajari keputusan tersebut untuk menilai sepenuhnya implikasinya,” katanya.
Ia mengatakan Amerika Serikat memiliki “keprihatinan serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung terhadap Muslim Rohingya dan anggota kelompok minoritas lainnya”. Ia menambahkan bahwa AS merupakan “donor terbesar” untuk respons kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya.
Menyusul putusan pada Kamis, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan pemerintahnya memerintahkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dan akan memanggil kuasa usaha Myanmar.
Ia berjanji akan mengumumkan “langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban”. Pernyataan tersebut disampaikan setelah sekelompok anggota parlemen lintas partai mendesak pemerintah Inggris untuk kembali memberlakukan sanksi terhadap militer Myanmar.
