Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) mencatat hasil terburuk sepanjang sejarahnya dalam pemilihan umum tingkat lokal di Afrika Selatan sejak Nelson Mandela memimpin negara tersebut keluar dari rezim apartheid menuju demokrasi lebih dari 30 tahun lalu. Partai itu menyebut hasil pemilu kali ini sebagai sebuah “bencana”.
Meski tetap memperoleh suara terbanyak dibandingkan partai-partai lain, ANC hanya meraih 30,76 persen suara secara keseluruhan. Angka tersebut turun sekitar sepertiga dibandingkan perolehan 46 persen pada 2021 dan jauh di bawah 64,82 persen yang diraihnya 20 tahun lalu.
Kemerosotan dukungan terhadap ANC juga terlihat jelas di tingkat provinsi dan kota. Partai tersebut hanya berhasil meraih mayoritas suara di satu dari sembilan provinsi, yakni Limpopo. Pada pemilu lokal 2021, ANC masih menguasai enam provinsi.
Partai itu juga hanya memperoleh suara terbanyak di dua dari delapan kota besar, dibandingkan enam kota pada pemilu lokal sebelumnya.
Aliansi Demokratik (DA) menempati posisi kedua dengan perolehan 24,64 persen suara dan berhasil mempertahankan kendali mayoritas di Kota Cape Town.
Partai MK yang didirikan mantan Presiden Jacob Zuma berada di posisi ketiga dengan 9,76 persen suara. Partai tersebut berhasil menggeser ANC sebagai peraih suara terbanyak di Kota Durban.
Sementara itu, Economic Freedom Fighters (EFF) yang dipimpin Julius Malema, yang sebelumnya dipandang sebagai penantang serius bagi ANC, menempati posisi keempat dengan perolehan 6,22 persen suara.
“Ini merupakan hasil yang sangat buruk bagi ANC,” kata Sekretaris Jenderal ANC, Fikile Mbalula, pada Sabtu.
“Kami tahu bencana ini akan datang dan sekarang kami menghadapinya. Ketika memasuki pemilu, biaya hidup masyarakat sudah terlalu tinggi. Kalangan kelas menengah telah berbalik menentang ANC dalam jumlah besar.”
Saat memasuki pusat penghitungan suara, Presiden Afrika Selatan sekaligus pemimpin ANC, Cyril Ramaphosa, mengatakan partainya menerima keputusan rakyat meskipun hasil tersebut mengkhawatirkan.
“Kami menerima kehendak rakyat, betapapun mengkhawatirkannya hasil tersebut. Kami menerima bahwa inilah suara masyarakat Afrika Selatan di kota-kota, wilayah perkotaan, dan kawasan metropolitan mereka. Inilah keputusan mereka dan kami menerimanya dengan rendah hati,” kata Ramaphosa.
“Penurunan ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Itulah cara saya menggambarkannya.”
Hasil tersebut memperpanjang tren kemerosotan dukungan terhadap ANC. Pada pemilihan umum nasional 2024, partai itu untuk pertama kalinya dalam sejarah kehilangan mayoritas di parlemen.
ANC kemudian harus membentuk pemerintahan koalisi bersama sejumlah partai lain dalam pemerintahan yang kini dikenal sebagai Government of National Unity (GNU) atau Pemerintahan Persatuan Nasional.
Meskipun Aliansi Demokratik mencatat peningkatan signifikan di sejumlah kota dalam pemilu lokal kali ini, perolehan suara nasionalnya hanya naik tipis dari 21,83 persen pada 2021. Angka tersebut juga masih berada di bawah perolehan 26,9 persen yang diraih pada 2016.
Partisipasi pemilih mencapai 52,29 persen, meningkat dibandingkan 45,9 persen pada 2021, ketika pemilu diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.
“Pemilu ini menyampaikan pesan yang sangat keras kepada ANC,” kata analis politik Susan Booysen.
“ANC sedang mengalami kemerosotan di tingkat pemerintahan kota, kawasan metropolitan, dan ketika hasilnya dilihat pada tingkat provinsi maupun nasional, kita menyaksikan penurunan dukungan yang sangat besar di berbagai wilayah.”
Penurunan dukungan tersebut sebagian besar disebabkan buruknya pelayanan publik dan infrastruktur di berbagai wilayah Afrika Selatan, mulai dari pasokan air dan listrik hingga fasilitas sanitasi.
“Ini merupakan persoalan yang sangat besar,” kata Booysen. “Masalah-masalah tersebut benar-benar memengaruhi kehidupan masyarakat biasa, baik di kawasan permukiman pinggiran kota maupun di wilayah permukiman padat, dengan dampak yang sangat nyata.”
Gambaran politik ANC ke depan bahkan terlihat semakin suram. Partai tersebut dijadwalkan memilih pemimpin baru tahun depan seiring berakhirnya masa kepemimpinan Cyril Ramaphosa sebagai ketua partai.
Ramaphosa diperkirakan tetap menjabat sebagai presiden Afrika Selatan hingga pemilihan umum nasional berikutnya pada 2029. Namun, sejauh ini hanya sedikit kandidat yang dipandang siap menggantikannya, baik sebagai pemimpin partai maupun kepala negara.
Analis politik William Gumede mengatakan ANC kini menghadapi tantangan besar yang menandai berakhirnya era gerakan pembebasan di Afrika Selatan.
“Ini bisa dikatakan sebagai akhir dari era gerakan pembebasan di Afrika Selatan dan dominasi gerakan tersebut sejak berakhirnya apartheid,” kata Gumede.
“Pada 2029, ANC berpotensi menjadi partai terbesar kedua, bukan lagi yang terbesar. Partai ini bahkan bisa terjerumus ke dalam periode panjang konflik internal yang berkepanjangan. Ini merupakan era baru bagi politik Afrika Selatan sekaligus bagi ANC.”
Pemilu kali ini juga memperlihatkan perubahan signifikan dalam pola pilihan pemilih. DA, yang secara tradisional dikenal sebagai “partai kulit putih” karena sebagian besar basis pemilihnya berasal dari komunitas kulit putih, kini berhasil memperoleh dukungan lebih besar dari pemilih kulit hitam.
“Kita sedang bergerak menuju pola pemungutan suara di Afrika Selatan yang tidak lagi didasarkan pada ras,” tambah Gumede.
Afrika Selatan kini menghadapi beberapa hari negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi di tingkat lokal. Tiga pemerintah kota metropolitan di Provinsi Gauteng, yang merupakan pusat perekonomian negara tersebut, menjadi perhatian utama.
ANC bahkan berisiko kehilangan seluruh pengaruhnya dalam pemerintahan kota Johannesburg dan Pretoria.
“Kita sekarang berada di negara yang pemerintahannya dibentuk melalui koalisi,” kata Gumede.
“Pada dasarnya, para pemilih sedang mengatakan bahwa ANC telah mendominasi selama tiga dekade terakhir, tetapi tidak menggunakan kekuasaannya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Karena itu, kami tidak lagi menginginkan partai-partai dominan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun sekarang di tingkat lokal. Kami menginginkan pemerintahan koalisi. Kami ingin berbagai pihak bekerja sama.”
Partai-partai politik kini memiliki waktu 14 hari sejak pengumuman hasil pemilu untuk melakukan negosiasi pembentukan koalisi.
