Hampir 100% kebutuhan listrik Nepal dipasok dari tenaga air, bahkan produksinya begitu besar sehingga negara itu memperoleh hampir US$200 juta atau sekitar Rp3,3 triliun per tahun dari ekspor listrik tenaga air ke India dan Bangladesh.
Namun, gletser dan pegunungan yang menjadi keunggulan alam luar biasa bagi Nepal justru semakin terdampak pemanasan global. Banjir mematikan pada Rabu pekan lalu memperlihatkan dengan jelas risiko yang dihadapi ambisi Nepal untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Lebih dari 1.300 orang tewas, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang.
Banjir yang menghancurkan seluruh desa di dekat perbatasan Nepal dan Tibet itu menyebabkan kerusakan parah pada 12 PLTA di daerah aliran Sungai Trishuli dan melumpuhkan lebih dari 10% total kapasitas pembangkitan listrik Nepal. Para operator mengatakan bahwa mereka belum mengetahui apakah fasilitas-fasilitas tersebut dapat kembali beroperasi.
Nepal Electricity Authority (NEA) milik negara, yang memiliki enam dari 12 fasilitas yang rusak, telah meyakinkan rumah tangga di Nepal bahwa pasokan listrik masih mencukupi. Namun, juru bicaranya, Rajan Dhakal, mengakui bahwa dengan bencana yang berkaitan dengan iklim semakin sering terjadi, “sudah waktunya untuk memikirkan kembali kebijakan tenaga air kita”.
Hanya sekitar dua pertiga penduduk Nepal yang memiliki akses listrik pada 2010, sementara rumah tangga yang telah tersambung pun dapat mengalami pemadaman hingga 16 jam sehari.
Perluasan infrastruktur tenaga air, disertai upaya memberantas korupsi dan meningkatkan impor energi dari India untuk mengisi kekurangan musiman, membuat sebagian besar wilayah Nepal pada 2018 telah menikmati pasokan listrik selama 24 jam sehari.
Saat ini, terdapat 225 PLTA di seluruh Nepal dengan kapasitas terpasang lebih dari 3.900 megawatt (MW), menurut NEA. Kapasitas tersebut cukup untuk memasok listrik kepada sekitar tiga juta rumah tangga secara bersamaan.
Ratusan fasilitas serupa lainnya sedang dibangun atau masih dalam tahap perencanaan. Sebagian besar dibangun di kawasan pegunungan tinggi agar dapat memanfaatkan arus sungai yang deras untuk menghasilkan listrik. Proyek-proyek tersebut hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tidak memerlukan sistem penyimpanan air.
Namun, dengan kawasan Himalaya di dataran tinggi mengalami pemanasan 50% lebih cepat dibandingkan rata-rata global, fasilitas tersebut menghadapi risiko lingkungan yang semakin besar. Investigasi awal menunjukkan bahwa runtuhnya gletser beserta batuan dasar di bawahnya kemungkinan menjadi penyebab banjir bandang pekan lalu.
Meskipun para ilmuwan mengatakan masih terlalu dini untuk menarik hubungan pasti dengan perubahan iklim, Nepal’s Disaster Risk Reduction and Management Authority sebelumnya menyatakan bahwa lebih dari sembilan dari setiap 10 bencana yang tercatat antara 2018 dan 2024 “berkaitan dengan iklim”.
Mantan Menteri Energi Nepal, Kulman Ghising, yang menyebut banjir dahsyat tersebut sebagai peristiwa “sekali dalam satu abad”, mengatakan kejadian itu memberikan pelajaran mengenai cara merancang pembangkit dan menentukan lokasi pembangunannya.
“Kita perlu merancang pembangkit agar lebih tahan terhadap banjir dan, yang paling penting, menerapkan sistem peringatan dini serta langkah-langkah evakuasi darurat yang kuat,” katanya kepada media lingkungan Mongabay.
Diperkirakan ratusan pekerja PLTA, insinyur, dan warga masih terjebak di dalam terowongan fasilitas yang dipenuhi lumpur sejak banjir menerjang.
Menurut Dhakal dari NEA, “pemikiran ulang” terhadap strategi tenaga air Nepal dapat mencakup pembangunan PLTA berbasis waduk yang tidak harus berada di kawasan pegunungan. Pembangkit semacam itu memungkinkan air disimpan dan dilepaskan sesuai kebutuhan, tetapi juga membutuhkan biaya ekonomi dan lingkungan yang besar.
“Jangan Taruh Semua Telur dalam Satu Keranjang”
Sebagian pihak mempertanyakan apakah Nepal telah terlalu bergantung pada tenaga air.
“Kita tidak seharusnya menaruh semua telur dalam satu keranjang di masa yang penuh bahaya seperti sekarang,” kata pakar energi terbarukan Kushal Gurung, pendiri perusahaan teknologi bersih WindPower Nepal.
“Kita perlu secara serius mengembangkan alternatif lain, seperti tenaga surya dan angin. Untuk itu, kita perlu merevisi kebijakan energi kita yang saat ini sangat berpihak pada tenaga air,” katanya.
Pandangan tersebut juga disampaikan Vivek Shastry, peneliti di Center on Global Energy Policy, Columbia University. Ia berpendapat bahwa “penambahan pembangkit tenaga angin dan surya secara signifikan merupakan strategi ketahanan yang dapat membatasi kegagalan listrik yang hanya terjadi pada satu titik maupun kegagalan yang saling terhubung di masa depan”.
Sebuah laporan dari badan bantuan Jerman menunjukkan bahwa potensi teknis produksi energi tenaga surya di Nepal sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan potensi tenaga air.
Puspa Sharma, peneliti senior di Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, setuju bahwa Nepal perlu melakukan diversifikasi sumber energi. Namun, ia memperingatkan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan “sampai batas tertentu”.
“Meskipun masih ada kapasitas tenaga angin dan surya yang belum dimanfaatkan, tenaga air benar-benar merupakan sumber yang memberi Nepal keunggulan kompetitif besar dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Selatan,” katanya, mengutip berbagai studi yang membandingkan potensi energi terbarukan di kawasan tersebut.
Investasi skala besar di Nepal masih didominasi oleh tenaga air, dan sejumlah aktivis iklim mengatakan pendanaan untuk proyek-proyek tersebut terus berjalan meskipun risiko bencana telah diketahui.
Proyek Upper Trishuli-1, yang hampir seluruhnya hancur akibat banjir pekan lalu, merupakan salah satu proyek investasi asing langsung terbesar di Nepal dengan nilai sekitar US$647 juta atau sekitar Rp10,7 triliun. Pendukung proyek tersebut termasuk Asian Development Bank dan International Finance Corporation.
Proyek Upper Trishuli 3A, yang juga mengalami kerusakan parah, didanai oleh Export-Import Bank of China.
Himanshu Thakkar, koordinator South Asia Network on Dams, Rivers & People, mengatakan para pemberi pinjaman internasional “sangat menyadari bahaya ekstrem yang mereka hadapkan kepada ribuan pekerja, pejabat, warga, sungai, infrastruktur, dan lanskap”.
“Laporan mereka sendiri berulang kali menyoroti hal tersebut. Namun, mereka tidak mengambil langkah pencegahan, tidak menuntut pemeriksaan dan mekanisme pengawasan yang ketat, serta tidak mempersiapkan diri menghadapi bencana yang mereka ketahui mungkin terjadi,” katanya.
Sejarah telah menunjukkan bahwa daerah aliran Sungai Trishuli merupakan kawasan yang rawan bencana, kata Thakkar, dengan merujuk pada banjir yang melanda wilayah tersebut dalam dua tahun terakhir.
Pada September 2024, hujan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah aliran Sungai Trishuli dan Bhote Koshi memicu banjir bandang di Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading. Permukiman di sepanjang sungai tersebut juga termasuk wilayah yang paling parah terdampak banjir pekan lalu.
Kemudian pada Juli 2025, sebuah danau gletser di wilayah Gyirong, Tibet, jebol dan mengalir menyusuri bentangan sungai yang sama hingga memasuki Nepal, menewaskan sedikitnya 11 orang. Banjir tersebut merusak infrastruktur penting dan menghentikan perdagangan di koridor Nepal-China yang sibuk. Perlintasan perbatasan ditutup selama hampir enam bulan dan baru dibuka kembali pada 1 Januari tahun ini.
Dhakal dari NEA mengakui bahwa sekalipun penilaian risiko iklim telah dilakukan dengan benar, “perancangan pembangkit mungkin belum dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian tersebut”.
“Jelas bahwa kita perlu memperbaiki cara kita membangun dan mengoperasikan PLTA,” tambahnya.
Operator swasta sudah merasakan dampak finansialnya. Perusahaan asuransi telah membayar sekitar US$40 juta atau sekitar Rp660 miliar untuk kerusakan akibat banjir pada lebih dari 20 PLTA milik swasta selama tiga tahun terakhir, menurut Uttam Bhlon Lama dari Independent Power Producers’ Association of Nepal.
Ia memperingatkan bahwa premi asuransi meningkat secara signifikan dan membuat biaya menjalankan bisnis menjadi “tidak layak”.
Bencana ini menunjukkan bahwa risiko perubahan iklim bersifat lintas negara dan tidak dapat ditangani Nepal sendirian, kata Manjeet Dhakal, anggota delegasi iklim Nepal dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB.
Ia mendesak pemerintah dan organisasi internasional untuk berbagi data, menilai dampak, serta mengembangkan sistem peringatan dini secara bersama-sama.
” Nepal termasuk negara yang paling sedikit bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang menyebabkan risiko-risiko ini semakin parah.
“Secara ironis, industri tenaga air kami merupakan upaya untuk mengurangi emisi kami yang sejak awal sudah sangat kecil… Kami tidak dapat dan tidak seharusnya dipaksa menghadapi risiko-risiko ini sendirian.”
