Ketika wali kota sebuah kota kecil di Jepang barat mengumumkan akan mengambil cuti melahirkan, ia memperkirakan hanya akan mendapat sedikit respons negatif.
Namun reaksi yang muncul ternyata jauh lebih besar dan memecah opini publik dibanding yang pernah dibayangkan Shoko Kawata.
Perempuan berusia 35 tahun itu kini berada di pusat perdebatan nasional mengenai apakah pejabat publik terpilih seharusnya mengambil cuti untuk melahirkan, di tengah Jepang yang tengah berjuang meningkatkan angka kelahiran.
“Saya sangat terkejut karena reaksinya begitu besar,” kata Kawata
Duduk di kursi empuk di ruang rapat lantai lima Balai Kota Yawata, kota di selatan Kyoto yang dikenal dengan kuil dan bunga sakuranya, Kawata didampingi dua wakilnya yang lebih senior.
Karena saat ini belum ada kerangka hukum yang mengatur cuti bagi pejabat daerah terpilih yang melahirkan, Kawata tidak akan mengambil cuti secara resmi. Sebagai gantinya, ia menunjuk wakil wali kota di sebelah kirinya, Shigeto Nose, untuk sementara menjalankan tugasnya.
Ia mengumumkan rencana tersebut dalam konferensi pers pada Mei lalu. Kawata mengatakan dirinya akan berhenti bekerja dua bulan sebelum dan dua bulan setelah perkiraan kelahiran bayinya pada pertengahan September.
Dengan langkah itu, ia akan menjadi wali kota pertama dalam sejarah Jepang yang mengambil cuti melahirkan.
Menurut Kawata, seluruh rekan kerjanya yang rata-rata berusia 39 tahun memberikan dukungan penuh.
Namun dukungan itu tidak sepenuhnya datang dari masyarakat. Ribuan unggahan di platform X dan sejumlah video YouTube menunjukkan beragam pandangan publik.
Sebagian orang menilai memiliki anak bukan hal mudah dan Kawata telah melakukan yang terbaik. Ada pula yang menilai masyarakat Jepang gagal membangun sistem yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan hamil.
Komentar lain menyebut Kawata memberikan contoh baik dengan memprioritaskan keluarga dan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan masuk ke dunia politik.
Namun kritik juga bermunculan. Sebagian pihak menilai meninggalkan tugas publik adalah tindakan “tidak bertanggung jawab”. Ada pula yang mengatakan jika Kawata ingin memiliki anak, “seharusnya dilakukan sebelum menjabat”.
Beberapa komentar bahkan menyebut pejabat tinggi yang ingin mengambil cuti panjang “lebih baik mengundurkan diri”, sementara yang lain meminta gajinya dipotong selama masa cuti.
Kawata menepis kritik tersebut dan menegaskan dirinya mencintai pekerjaannya. Ia juga yakin sekarang adalah waktu yang tepat untuk memiliki anak dan membangun keluarga.
“Jika politisi yang mengambil cuti melahirkan terus dikritik, itu berarti kita secara efektif menutup kesempatan bagi seluruh perempuan usia 20 hingga 40 tahun yang masih mungkin hamil untuk menduduki jabatan publik,” ujarnya.
Mantan wali kota Kota Akitakata di Prefektur Hiroshima, Shinji Ishimaru, menilai persoalan utama sebenarnya adalah bagaimana memastikan pekerjaan pemerintahan tetap berjalan selama cuti melahirkan berlangsung.
Dalam kanal YouTube miliknya, Ishimaru mengatakan masyarakat sebenarnya setuju bahwa cuti melahirkan adalah hal baik. Namun ia berharap kasus ini memicu diskusi konstruktif mengenai solusi yang tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
Kawata menjadi wali kota perempuan termuda dalam sejarah Jepang saat terpilih pada usia 33 tahun. Ia merupakan lulusan ekonomi dari Universitas Kyoto sebelum meniti karier di pemerintahan daerah dan politik.
Menurut profil resminya, Kawata menyukai upacara minum teh, mengenakan kimono, serta mengunjungi kuil dan tempat ibadah tradisional Jepang.
Ia berhasil menembus dunia politik Jepang yang masih sangat didominasi laki-laki. Hingga tahun lalu, hanya sekitar 4 persen dari 1.720 kepala daerah di Jepang yang merupakan perempuan.
Meski Jepang kini memiliki perdana menteri perempuan pertama, pemerintah tetap sering dikritik karena dinilai belum cukup mendorong keterlibatan perempuan dalam politik.
Sebagian pihak menilai kabinet dan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang mendominasi pemerintahan Jepang selama sebagian besar era pascaperang turut menjadi bagian dari masalah tersebut.
Survei Kantor Kabinet Jepang yang dirilis pada Juli 2025 mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat perempuan enggan masuk ke politik, termasuk kehamilan, anggapan bahwa politik adalah pekerjaan laki-laki, serta pelecehan.
Jepang merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia, tetapi secara konsisten berada di peringkat rendah dalam indeks kesenjangan gender.
Dalam laporan terbaru Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Juni 2025, Jepang berada di posisi ke-118 dari 146 negara, sekaligus menjadi negara dengan performa terburuk di kelompok G7 dalam hal kesetaraan gender.
Meski Jepang memiliki aturan resmi mengenai cuti melahirkan dan cuti ayah yang menjamin waktu libur serta kompensasi sebagian pendapatan, tidak semua orang memanfaatkannya.
Perempuan berhak mendapatkan cuti enam minggu sebelum melahirkan dan delapan minggu setelah persalinan. Sementara ayah memperoleh hak cuti fleksibel berbayar hingga empat minggu dalam delapan minggu pertama setelah kelahiran anak.
Kedua orang tua juga berhak mengambil cuti pengasuhan hingga anak berusia satu tahun. Selama periode itu, pekerja yang memenuhi syarat menerima 67 persen gaji selama 180 hari pertama dan 50 persen setelahnya.
Sejak April 2025, sebagian orang tua juga bisa memperoleh dukungan tambahan selama 28 hari pertama apabila kedua orang tua sama-sama mengambil cuti.
“Saya rasa banyak orang sedang memperhatikan bagaimana situasi seperti ini, ketika seorang perempuan melahirkan saat menjabat sebagai wali kota, bisa dijalankan dalam praktik,” kata Wakil Wali Kota Shigeto Nose.
Pria berusia 62 tahun yang memiliki dua anak itu akan menjalankan seluruh kewenangan wali kota selama Kawata cuti, sambil tetap berdiskusi dengannya secara daring seminggu sekali terkait persoalan penting.
Nose mengakui dirinya tidak pernah mengambil cuti sebagai orang tua dan menyerahkan hampir seluruh urusan pengasuhan anak kepada istrinya.
“Ketika pulang ke rumah, saya sudah lelah. Bahkan ketika bayi menangis di malam hari, saya menyerahkannya kepada istri. Sekarang jika dipikir kembali, saya benar-benar merasa itu sesuatu yang perlu saya renungkan,” ujarnya.
Kini, menantunya mengambil cuti kerja selama enam bulan untuk membantu putrinya merawat anak kedua mereka.
“Melihat itu membuat saya senang. Zaman benar-benar sudah berubah dan menyenangkan melihat mereka saling bekerja sama seperti itu,” katanya.
Kawata mengatakan sebagian kritik terhadap dirinya muncul dari keyakinan kuat di masyarakat bahwa orang yang memegang jabatan tertentu, terutama pejabat publik, harus mengorbankan kehidupan pribadi dan sepenuhnya mengabdi kepada masyarakat.
Ketika ditanya apa yang mungkin dipikirkan anaknya kelak tentang perhatian besar terhadap kehamilannya, Kawata menjawab: “Saya berharap mereka akan terkejut.”
“Saya rasa kita benar-benar perlu menciptakan masyarakat di mana perempuan bisa melakukan keduanya, bekerja dan memiliki keluarga, tanpa harus memilih salah satu.”
