Prancis dikenal sebagai salah satu negara di Eropa dengan tradisi demonstrasi yang kuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, para petani yang marah terhadap mahalnya biaya akibat regulasi kerap melemparkan kotoran ternak ke kantor wali kota. Sementara itu, kelompok pemuda bertopeng sesekali melemparkan granat rakitan ke arah polisi antihuru-hara di kawasan pinggiran kota yang kurang sejahtera.
Selama lebih dari tiga pekan terakhir, ribuan pelajar memblokade pintu masuk sekolah menengah atas dan menyuarakan keluhan mereka melalui aksi turun ke jalan.
Ratusan demonstrasi baru dijadwalkan berlangsung di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu ini.
Para pelajar diperkirakan akan bergabung dengan serikat pekerja dan sejumlah tokoh penting dari gerakan yang dikenal sebagai rompi kuning atau gilets jaunes.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu pekan ini menyatakan bahwa kemarahan para pelajar diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik, seiring meningkatnya tensi menjelang pemilihan presiden tahun depan.
Gerakan gilets jaunes menggelar demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup selama lebih dari setahun sejak 2018. Gerakan tersebut kemudian menjadi salah satu aksi protes dengan masa berlangsung terpanjang dalam sejarah Prancis.
Jérôme Rodrigues, salah satu aktivis terkemuka gerakan rompi kuning, menggunakan Instagram untuk mengajak masyarakat bergabung dalam demonstrasi pada Sabtu.
Dalam sebuah video, ia mengatakan bahwa aksi tersebut harus menjadi wadah bagi mereka yang “ingin hidup dengan layak, tidak lagi harus menghitung setiap sen, dan tidak lagi harus memilih antara membeli makanan atau mengisi bahan bakar kendaraan”.
“Kemarahan tidak memiliki partai politik. Kulkas kosong juga tidak memiliki partai politik,” tambahnya.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa tersebut?
Prancis tengah menghadapi gejolak sosial, biaya pinjaman pemerintah yang melonjak tajam, parlemen yang terpecah belah, serta pergantian perdana menteri yang berlangsung berulang kali. Dalam lima tahun terakhir, negara itu telah memiliki enam perdana menteri, yang semuanya menyatakan ingin mengurangi utang publik.
Apakah Prancis sedang mendekati titik krisis? Dan apa dampaknya terhadap mata uang euro, mengingat besarnya peran Prancis dalam perekonomian kawasan tersebut?
“Situasi Prancis tidak bisa dibandingkan dengan krisis utang Yunani pada 2012 atau Argentina pada 2001. Pasar keuangan memahami hal itu,” kata ekonom Anne-Laure Delatte.
Delatte merupakan peneliti tetap di Pusat Riset Ilmiah Nasional Prancis (CNRS), yang bekerja di Departemen Ekonomi Universitas Paris Dauphine. Ia dikenal sebagai salah satu pakar yang kerap tampil dalam perdebatan di media Prancis mengenai kondisi utang publik negara tersebut.
“Pasar keuangan sudah menyadari pada 2024 bahwa kita akan menghadapi masalah anggaran setelah pemilu sela membuat parlemen terpecah menjadi tiga blok politik yang saling berlawanan. Namun, pasar juga memahami bahwa Prancis adalah negara besar yang memiliki kemampuan menaikkan pajak jika diperlukan.”
Menurut Delatte, situasi Prancis lebih menyerupai kondisi Inggris pada 2023 di bawah Perdana Menteri Liz Truss. Saat itu, kebijakan anggaran mini yang diumumkan pemerintah memicu kejatuhan tajam nilai pound sterling, lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah, dan kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah.
“Krisis tersebut relatif singkat karena pasar menyadari bahwa Inggris memiliki instrumen keuangan untuk memulihkan kondisinya,” ujarnya.
“Di Prancis, langkah itu akan menyakitkan. Namun, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar empat poin persentase akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 120 miliar euro yang dibutuhkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan pemerintah. Investor mengetahui hal itu,” katanya.
Secara teori, skenario tersebut mungkin dilakukan. Delatte juga menilai Bank Sentral Eropa kemungkinan akan turun tangan apabila kondisi keuangan Prancis memburuk hingga mengancam perekonomian negara-negara Eropa lainnya.
Namun, ketika begitu banyak warga Prancis sudah menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini, dapat dibayangkan bagaimana reaksi mereka jika pajak kembali dinaikkan atau anggaran kesejahteraan sosial dan pendidikan justru dipangkas.
Motto nasional Prancis adalah liberté, égalité, fraternité, yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Namun, nilai-nilai tersebut sulit tercermin di jalanan yang dipenuhi demonstran dan unggahan media sosial yang viral.
Pekan ini, saya bertemu tiga pelajar berusia 17 tahun, Maxime, Madeleine, dan Elodie. Mereka duduk di atas tempat sampah besar berwarna hijau yang digunakan untuk memblokade pintu masuk sekolah mereka sebagai bagian dari aksi protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.
Mereka mengatakan kondisi di sekolah mereka di arondisemen ketiga Paris sudah cukup memprihatinkan. Dinding ruang kelas berlubang, jumlah siswa dalam setiap kelas terus bertambah, dan jumlah tenaga pengajar tidak mencukupi.
Namun, ketiganya juga menyadari bahwa situasi di pinggiran ibu kota yang kurang sejahtera jauh lebih buruk.
“Prancis suka berbicara tentang égalité, tetapi kenyataannya, orang miskin di sini mendapat perlakuan diskriminatif, sementara orang kaya justru diuntungkan,” kata mereka.
Ketiganya belum cukup umur untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden Prancis pada musim semi mendatang. Meski demikian, mereka mempertanyakan apakah pergantian tokoh politik yang berkuasa benar-benar akan membawa perubahan berarti.
Ketiga pelajar perempuan tersebut mengatakan demonstrasi berskala besar tampaknya menjadi satu-satunya cara agar suara mereka didengar oleh pemerintah Prancis.
Mereka merupakan bagian dari tradisi perlawanan masyarakat Prancis yang telah berlangsung lama.
Tokoh budaya Prancis, Victor Hugo, penulis novel klasik Les Misérables pada abad ke-19 sekaligus aktivis pendukung Republik Prancis, pernah menyatakan: “Si vous n’êtes pas contents, manifestez, criez, hurlez, mais ne subissez pas.”
Artinya, “Jika kalian tidak puas, berdemonstrasilah, berteriaklah, berserulah, tetapi jangan menyerah dan pasrah menerima keadaan.”
Di antara kerumunan pelajar yang berunjuk rasa di Paris pada Kamis, saya melihat sejumlah ibu mengenakan papan bertuliskan “Para ibu dalam solidaritas”.
Ketika ditanya apakah mereka datang untuk berdemonstrasi atau melindungi anak-anak mereka, jawaban mereka tegas: “Keduanya!”
Gwen, 37 tahun, mengatakan bahwa ia dan para ibu lainnya bergantian setiap pagi untuk mengoordinasikan komunikasi antara pelajar dan polisi selama aksi pemblokiran sekolah di lingkungan mereka.
Aksi tersebut berlangsung setelah muncul tuduhan yang semakin banyak mengenai kebrutalan polisi dalam demonstrasi awal bulan ini. Kementerian Dalam Negeri Prancis membantah tuduhan tersebut. Ratusan orang dilaporkan terluka dalam bentrokan, sementara seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di kota Lens kehilangan satu tangannya.
Menyusul insiden tersebut, Menteri Dalam Negeri Prancis menangguhkan penggunaan granat kejut oleh polisi dalam pengamanan demonstrasi di sekolah menengah atas.
Gwen mengatakan dirinya tidak keberatan jika putranya harus kehilangan waktu belajar selama berminggu-minggu akibat aksi pemblokiran sekolah.
“Baginya, ini merupakan pendidikan yang jauh lebih baik untuk menyadari tanggung jawab kewarganegaraannya dan memperjuangkan apa yang adil dalam masyarakat,” ujarnya.
Dalam demonstrasi Kamis, saya juga bertemu Lola, 17 tahun, dan ibunya, Sandrine. Keduanya memegang sebuah papan bertuliskan bahwa revolusi merupakan ekspresi kemanusiaan yang paling indah.
“Ibu saya turun ke jalan pada 1968,” kata Lola dengan bangga. “Sekarang giliran saya. Tidak ada gunanya menunggu pemilihan presiden di Prancis. Kami menginginkan perubahan sekarang.”
Demonstrasi mahasiswa di Paris pada Mei 1968 telah menjadi bagian penting dalam sejarah Prancis. Tuntutan untuk memperbaiki pendidikan mendorong para pekerja bergabung dalam aksi unjuk rasa, yang kemudian berkembang menjadi pemogokan umum terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Peristiwa itu menjadi tolok ukur gejolak revolusioner bagi satu generasi dan dinilai membuka peluang baru bagi kelompok kiri di Prancis.
Namun, dengan pemilihan presiden yang penuh ketegangan tinggal enam bulan lagi, kini muncul tuduhan bahwa kelompok kiri radikal di bawah tokoh yang berambisi menjadi presiden, Jean-Luc Mélenchon, tengah memanfaatkan kekecewaan para pelajar untuk kepentingan politik.
“Anggota France Insoumise (LFI) milik Mélenchon memanfaatkan gerakan pelajar sekolah menengah atas demi keuntungan elektoral mereka,” kata Sébastien Lecornu pada Rabu.
Ia menuduh kelompok tersebut mendorong demonstrasi, kemudian berpura-pura mengecam ketika aksi berujung pada kekerasan.
“Kemunafikan ini merugikan Prancis,” kata Lecornu.
Namun, seruan “Mélenchon menjadi presiden!” kerap terdengar di antara para pelajar yang turun ke jalan.
Sejumlah demonstran mengatakan mereka mendukung keinginan Mélenchon untuk menerapkan pajak kekayaan di Prancis, menurunkan batas usia pemilih menjadi 16 tahun, serta menilai bahwa ia merupakan satu-satunya kandidat presiden yang datang langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat kondisi fasilitas pendidikan.
Sementara itu, Marine Le Pen, tokoh nasionalis anti-imigrasi yang menjadi salah satu kandidat unggulan dalam persaingan menuju kursi presiden Prancis, menawarkan solusi berupa pemangkasan kontribusi negara tersebut terhadap anggaran Uni Eropa yang mencapai 11 miliar euro.
Meski demikian, terdapat alasan untuk meragukan bahwa presiden baru Prancis, baik dari kelompok kiri maupun kanan, akan mampu mengatasi kebuntuan persoalan keuangan negara.
Prancis bukan satu-satunya negara Eropa yang saat ini menghadapi populasi menua, kewajiban membiayai sistem kesejahteraan sosial yang luas, serta tekanan terhadap perekonomian nasional akibat faktor eksternal. Tekanan tersebut antara lain berasal dari tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan perang di kawasan Teluk Persia.
Di Prancis, Jerman, Swedia, maupun Italia, terdapat ketegangan mendasar antara politisi yang enggan menyampaikan kenyataan mengenai menyusutnya ruang fiskal pemerintah, tuntutan sektor pertahanan untuk meningkatkan belanja militer, serta desakan masyarakat agar layanan publik diperbaiki.
Tekanan tersebut terasa sangat kuat di Prancis. Belanja publik negara itu mencapai sekitar 57 persen dari produk domestik bruto (PDB), menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara kaya di dunia.
Pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, khususnya pensiun, juga sangat besar. Sementara itu, warga Prancis menanggung beban pajak dan iuran jaminan sosial gabungan yang termasuk tertinggi di Eropa.
Dengan kata lain, masyarakat mengharapkan layanan kesejahteraan sosial dan fasilitas publik yang sepadan dengan besarnya kontribusi yang mereka bayarkan.
Namun, ekonom Anne-Laure Delatte tidak meyakini bahwa pergantian presiden akan menyelesaikan persoalan keuangan yang membelit negaranya.
“Kita membutuhkan perubahan konstitusi. Sistem baru. Republik baru,” katanya.
“Republik Kelima kita berpusat pada presiden yang sangat berkuasa. Parlemen justru berfungsi menghalangi presiden, bukan mencari konsensus atau menyusun undang-undang baru.”
Menurut Delatte, sistem tersebut harus diubah agar Prancis dapat bergerak maju.
Ia memperkirakan pemilihan anggota parlemen yang digelar setelah pemilihan presiden 2027 akan kembali menghasilkan parlemen yang terpecah belah.
“Kita membutuhkan sistem yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada anggota parlemen. Mereka juga harus belajar membangun konsensus dan koalisi dari negara-negara tetangga kita di Eropa,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran pendidikan harus dilindungi dan pendanaan didistribusikan dengan lebih baik. Ia menilai langkah tersebut merupakan investasi bagi masa depan keuangan Prancis.
“Sistem pendidikan kita saat ini ditandai oleh ketimpangan dan rendahnya gaji guru. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan potensi orang-orang terbaik dan paling cerdas dari seluruh lapisan masyarakat Prancis. Ini bukan hanya tidak adil bagi individu, tetapi juga membuat perekonomian kita kehilangan peluang untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas,” katanya.
Perubahan konstitusi Prancis belum menjadi agenda dalam waktu dekat. Karena itu, saya menanyakan solusi jangka pendek kepada politikus berhaluan tengah, Anne-Catherine Loisier.
Loisier merupakan senator dari kelompok Persatuan Tengah di majelis tinggi parlemen Prancis sekaligus wakil presiden kelompok parlemen bidang sains dan teknologi.
Seperti hampir semua politikus terkemuka Prancis dari berbagai spektrum politik, Loisier mengatakan para pelajar yang berdemonstrasi “harus merasa bahwa suara mereka didengar”.
“Anggaran kita terbatas,” akunya. “Namun, perbaikan tidak selalu membutuhkan lebih banyak uang. Kita bisa meningkatkan keadaan dengan mendistribusikan pendanaan secara lebih baik. Pendidikan merupakan kewenangan regional di Prancis. Setiap wilayah harus meninjau kebutuhan lokal dan menentukan prioritas yang sesuai. Langkah tersebut bisa segera dilakukan.”
Saya bertanya apakah Loisier sependapat dengan Andy Burnham, mantan wali kota Greater Manchester yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, mengenai perlunya memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah.
“Tentu saja,” jawabnya. “Secara tradisional, Prancis sangat berpusat pada Paris. Padahal, banyak hal yang bisa diperbaiki dengan melakukan desentralisasi.”
“Prancis yang saya kenal tidak sedang hancur. Saya tidak mengenali gambaran yang ditampilkan media. Negara saya terdiri atas banyak wajah Prancis, Paris dan berbagai daerah, Prancis bagian utara dan selatan. Kita perlu mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat berhadapan langsung dengan warga sehingga para pemilih merasa memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri, bukan sekadar menerima keputusan politik yang ditetapkan dari pusat kekuasaan di Paris.”
“Dengan cara itu, saya berharap kita dapat memulihkan kepercayaan para pemilih, termasuk para pelajar, terhadap politik.”
Janji seperti itu kerap disampaikan oleh para politikus, baik dari kelompok kanan maupun kiri, menjelang pemilihan besar di Prancis tahun depan.
Namun, jajak pendapat di Prancis, sebagaimana di sebagian besar negara Eropa lainnya, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kalangan politik semakin menipis.
