Sebagian wilayah ibu kota India, Delhi, diperketat penjagaannya dengan pengerahan puluhan ribu personel keamanan menjelang aksi demonstrasi besar yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu. Aksi tersebut digerakkan oleh kelompok berpengaruh yang dipimpin generasi Z dan dikenal sebagai gerakan “Cockroach”.
Para demonstran menuntut reformasi pemilu serta pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India (CEC), Gyanesh Kumar, atas tuduhan manipulasi daftar pemilih.
Komisi Pemilihan Umum India telah membantah tuduhan tersebut. Sementara itu, Kumar belum memberikan tanggapan terkait tuntutan agar dirinya mengundurkan diri.
Kepolisian menyatakan telah menolak permohonan izin untuk menggelar aksi tersebut. Seluruh jalan menuju Jantar Mantar, lokasi utama demonstrasi, ditutup menggunakan barikade logam berukuran besar.
Sejumlah perjalanan kereta menuju Delhi dibatalkan. Polisi juga memerintahkan penutupan puluhan stasiun metro guna mencegah para demonstran berkumpul.
Namun, Abhijeet Dipke, pendiri Cockroach Janata Party (CJP), gerakan satir daring yang memimpin aksi protes tersebut, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap berbaris menuju Jantar Mantar pada Sabtu pagi, “apa pun yang terjadi”.
“Jika Anda ingin memenjarakan kami atau bahkan menembak kami, kami siap menghadapinya,” tulisnya dalam sebuah unggahan di X yang ditujukan kepada Perdana Menteri Narendra Modi.
Aksi protes CJP selama beberapa pekan pada musim panas lalu, yang menuntut reformasi pendidikan, menjadi tantangan besar pertama bagi pemerintahan Modi. Kelompok tersebut mencatat kemenangan penting setelah berhasil mendesak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri pada Juli.
Pekan lalu, para demonstran CJP kembali turun ke jalan melalui unjuk rasa di Mumbai untuk mendesak pengunduran diri Kumar. Pada Kamis, mereka menggelar demonstrasi besar di Bengaluru, kota di India selatan yang sebelumnya dikenal sebagai Bangalore.
Kelompok mahasiswa dan partai-partai oposisi juga menggelar aksi protes di ibu kota selama beberapa hari terakhir.
Demonstrasi pada Sabtu disebut-sebut sebagai salah satu aksi terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai oposisi, organisasi petani, dan kelompok mahasiswa turut memberikan dukungan.
Para pemimpin CJP menuduh pihak berwenang menghalangi banyak pendukung mereka untuk mencapai Delhi.
Di ibu kota, lebih dari 30.000 personel kepolisian dan pasukan paramiliter telah dikerahkan. Pemerintah juga mengimbau warga agar menjauhi lokasi demonstrasi.
Pejabat kepolisian Nupur Prasad mengatakan dalam konferensi pers bahwa salah satu alasan penolakan izin demonstrasi di Jantar Mantar adalah pemberitahuan yang dinilai terlalu mendadak dari pihak CJP.
“Berdasarkan pedoman yang berlaku, permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan di Jantar Mantar harus diajukan setidaknya 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan,” ujarnya.
Prasad menambahkan bahwa CJP sebelumnya juga dinilai tidak mematuhi sejumlah arahan resmi yang diberikan kepada kelompok tersebut.
“Dengan mempertimbangkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, kegagalan mematuhi arahan hukum sebelumnya, serta kondisi keamanan publik, ketertiban umum, dan pengaturan lalu lintas saat ini, izin untuk demonstrasi yang direncanakan di Jantar Mantar dengan ini ditolak,” katanya.
CJP mempertanyakan keputusan kepolisian yang menolak izin tersebut. Mereka berpendapat bahwa secara hukum, kelompoknya hanya perlu memberitahukan rencana demonstrasi kepada polisi dan tidak harus memperoleh persetujuan untuk berkumpul.
Pusat perselisihan ini adalah revisi daftar pemilih India yang kontroversial, yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR). Proses tersebut mulai dijalankan pada tahun lalu.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan revisi itu bertujuan menghapus data pemilih ganda dan mereka yang tidak memenuhi syarat. Sejauh ini, sebanyak 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih.
Namun, partai-partai oposisi dan para aktivis menuduh banyak orang yang namanya dihapus sebenarnya masih memenuhi syarat untuk memberikan suara. Mereka juga menuding Kumar memanipulasi proses tersebut demi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi dalam pemilu.
BJP dan Komisi Pemilihan Umum sama-sama membantah tuduhan tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, perselisihan antara kubu oposisi dan Komisi Pemilihan Umum juga semakin memanas.
Selama tiga hari berturut-turut sejak Selasa, Delhi menyaksikan sejumlah insiden ketika polisi membubarkan aksi protes yang dipimpin tokoh oposisi Rahul Gandhi bersama anggota parlemen lainnya terkait persoalan tersebut.
Video yang memperlihatkan polisi memaksa Gandhi masuk ke dalam sebuah bus dan mencegahnya keluar melalui jendela bus kemudian viral di media sosial.
