Presiden Donald Trump mengatakan akan menghentikan penggunaan dana pembayar pajak Amerika Serikat untuk membiayai iklan televisi yang menampilkan dirinya, setelah mendapat penolakan dari anggota Partai Demokrat maupun Partai Republik.
“Kiri Radikal marah karena saya membuat Iklan, yang saya anggap sebagai promosi positif untuk Amerika Serikat yang hebat, dan membayarnya dengan uang Amerika Serikat,” kata Trump pada Senin melalui media sosial.
Trump mengatakan praktik tersebut merupakan “hal yang cukup standar”, tetapi ia memutuskan untuk membiayai sendiri “Iklan Patriotik” tersebut, serta menggunakan dana yang dihimpunnya melalui komite aksi politik super MAGA Inc.
Iklan-iklan tersebut memuji presiden dan kebijakannya. Namun, iklan itu menuai kritik dan pertanyaan mengenai legalitasnya karena terdapat aturan yang melarang penggunaan uang pemerintah untuk iklan politik.
Dalam beberapa pekan terakhir, telah ditayangkan lebih dari selusin iklan. Beberapa di antaranya menyinggung pemotongan pajak, manufaktur AS, serta penegakan hukum. Dalam iklan-iklan tersebut, Trump juga berjanji akan mengambil tindakan terhadap “deep state” dan pihak-pihak lain yang dianggapnya sebagai musuh.
Dalam salah satu iklan, Trump mengatakan, “Kami akan mengusir kaum komunis, Marxis, dan fasis. Kami akan menyingkirkan kelas politik yang sakit dan membenci negara kita. Kami akan mengalahkan media berita palsu dan membebaskan Amerika dari para penjahat ini untuk selamanya.”
Iklan-iklan tersebut ditayangkan menjelang pemilihan paruh waktu AS yang krusial pada November, ketika Partai Demokrat berharap dapat mengambil alih salah satu atau kedua kamar Kongres AS di tengah jajak pendapat yang terus menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Trump.
Pemilihan paruh waktu kerap menjadi penilaian terhadap kinerja seorang presiden. Partai yang menguasai Gedung Putih biasanya cenderung kehilangan kursi di Kongres dalam pemilu tersebut.
Gedung Putih membantah kritik terhadap iklan tersebut dengan menyebutnya sebagai materi “edukatif” dan mengatakan iklan itu bukan propaganda, melainkan pengumuman layanan publik.
Pemerintah juga menunjuk iklan dari pemerintahan sebelumnya sebagai pembanding, termasuk iklan pada masa mantan Presiden Barack Obama mengenai program layanan kesehatan dan iklan pada masa mantan Presiden Joe Biden yang mendorong masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19.
Namun, para pakar hukum mengatakan iklan pemerintah AS pada masa lalu umumnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau keadaan darurat nasional.
“Sulit melihat tujuan pemerintah yang sah dari pengeluaran uang pembayar pajak untuk iklan yang tampaknya hanya bertujuan mempromosikan presiden,” kata pakar etika hukum Margaret Dylus-Yukins
Senator Demokrat Maggie Hassan dari New Hampshire mengajukan sebuah resolusi yang mengecam pemerintahan Trump karena menggunakan dana pemerintah untuk iklan tersebut. Resolusi itu kemudian diblokir oleh seorang anggota Partai Republik.
“Merupakan pandangan Senat bahwa iklan yang mempromosikan Presiden Donald Trump dan ditayangkan pada September 2026, yang mencantumkan secara langsung kalimat ‘dibayar oleh Pemerintah AS’, seharusnya tidak dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat,” demikian bunyi resolusi tersebut.
Iklan-iklan itu mendapat kritik dari kedua kubu politik.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa meskipun “saya menyukai pesannya… iklan itu seharusnya tidak dibayar dengan uang pembayar pajak”.
Senator John Kennedy, anggota Partai Republik, mengatakan kepada CBS News pada Minggu bahwa para politisi seharusnya tidak menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai iklan promosi.
“Saya tidak berpikir pejabat publik mana pun, termasuk Presiden Trump, Kristi Noem, atau John Kennedy, seharusnya menggunakan uang publik untuk membiayai iklan pribadi bagi diri mereka sendiri,” kata anggota parlemen dari Louisiana tersebut.
