Sejumlah gereja di dalam dan sekitar Mumbai, ibu kota finansial India, mulai meminta jemaat membuat pernyataan tertulis: “Saya datang ke sini untuk berdoa atas kehendak saya sendiri.”
Para pengunjung menuliskan nama mereka, terkadang mencantumkan nomor kartu identitas, lalu membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan bahwa tidak ada pihak yang memaksa atau memberikan iming-iming agar mereka datang ke gereja. Formulir tersebut, yang salinannya telah dilihat , tidak memiliki kedudukan resmi. Gereja menyimpannya untuk berjaga-jaga jika pertemuan doa dipersoalkan dan penyelenggaranya dituduh berusaha mengonversi agama orang-orang yang hadir.
Praktik tersebut mulai diterapkan di sejumlah gereja pada akhir Agustus, tak lama sebelum undang-undang baru tentang konversi agama mulai berlaku di Negara Bagian Maharashtra, yang beribu kota Mumbai.
Undang-undang tersebut melarang konversi agama yang dilakukan melalui kekerasan, penipuan, paksaan, atau bujukan. Aturan itu juga mewajibkan orang yang ingin berpindah agama secara sukarela untuk memberi tahu pihak berwenang terlebih dahulu. Konversi yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman penjara hingga tujuh tahun, dan meningkat menjadi 10 tahun untuk pelanggaran berulang.
Pemerintah Maharashtra mengatakan undang-undang tersebut bertujuan melindungi masyarakat, terutama mereka yang rentan secara sosial atau ekonomi, dari pemaksaan atau penipuan untuk mengubah agama.
Namun, para pengkritik mengatakan definisi yang luas, hukuman berat, serta pengawasan terhadap konversi yang dilakukan secara sukarela berisiko membuat pemerintah dan polisi ikut campur dalam salah satu keputusan paling pribadi yang dapat dibuat seseorang.
Meski undang-undang tersebut berlaku untuk semua agama, kecemasan paling kuat dirasakan di tempat-tempat ibadah kelompok minoritas, khususnya umat Kristen. Inti perdebatan ini adalah ketegangan yang telah berlangsung lama terkait tuduhan, yang biasanya dilontarkan kelompok sayap kanan, bahwa seseorang dipaksa atau diberi iming-iming untuk berpindah agama demi mendapatkan keuntungan tertentu.
Devdan Tribhuvan telah melihat langsung sebagian dari kecemasan tersebut.
Sebagai generasi keempat keluarga Kristen di Vasai, salah satu kawasan pinggiran Mumbai, ia merupakan bagian dari organisasi yang memberikan bantuan hukum kepada umat Kristen di sekitar kota. Dalam beberapa bulan terakhir, menurutnya, semakin banyak orang datang kepadanya bukan untuk membahas perkara di pengadilan, melainkan menceritakan pertemuan doa yang dibubarkan dan menanyakan apa saja yang masih boleh mereka lakukan.
Sejumlah orang menceritakan adanya orang asing yang masuk ke gereja dan menanyai mereka: “Siapa nama Anda? Mengapa Anda berada di sini? Apakah ada yang menawarkan sesuatu kepada Anda?”
Menurut Tribhuvan, pertanyaan tersebut bisa menjadi lebih tajam ketika seorang jemaat memiliki nama yang tidak terdengar seperti nama Kristen. “Apakah ada yang memaksa Anda datang? Apakah ada yang menawarkan bujukan?”
Banyak orang yang menghubunginya tidak berniat mengambil langkah hukum. Mereka ingin mengetahui apakah sekadar berkumpul untuk berdoa dapat membuat mereka rentan dituduh melakukan konversi agama.
Pada Juli, penyelidikan The Indian Express mendokumentasikan lima gangguan terhadap pertemuan doa umat Kristen di sekitar Mumbai antara April dan Juli. Sembilan kasus polisi kemudian muncul, tujuh di antaranya ditujukan kepada jemaat atau penyelenggara pertemuan doa dan dua lainnya terhadap anggota kelompok nasionalis Hindu Bajrang Dal. Polisi tidak menanggapi pertanyaan terperinci mengenai kasus-kasus tersebut maupun tindakan yang telah diambil.
“Apakah berkumpul untuk berdoa itu sendiri merupakan konversi?” tanya Tribhuvan.
Di Mumbai, pertanyaan Tribhuvan memiliki arti khusus. Kota tersebut berkembang dengan menarik penduduk dari berbagai wilayah India dan negara lain, yang membawa agama dan ritual mereka masing-masing. Lonceng gereja dapat terdengar dalam jarak dekat dari suara azan masjid, sementara tempat suci suatu agama juga dapat dikunjungi oleh penganut agama lain.
Penganut berbagai agama mendatangi tempat suci Muslim Haji Ali. Umat Hindu menyalakan lilin di Mount Mary, basilika Katolik yang menghadap ke kota. Kerumunan memenuhi jalan-jalan di sekitar Lalbaug selama festival Hindu Ganesh Chaturthi dan terus berdatangan ke kuil Siddhivinayak sepanjang tahun.
Maharashtra menjadi negara bagian terbaru dari lebih dari selusin negara bagian di India yang memberlakukan pembatasan terhadap konversi agama. Aturan tersebut berbeda-beda, tetapi cakupannya telah meluas dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara bagian yang diperintah Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Sejumlah aturan tersebut kini tengah digugat di Mahkamah Agung.
Di balik perluasan aturan tersebut terdapat tuduhan yang telah lama disampaikan kelompok nasionalis Hindu, yakni bahwa umat Kristen menggunakan uang, pendidikan, atau layanan kesehatan untuk menarik masyarakat miskin dan komunitas suku menjauh dari agama Hindu. Mereka juga menuduh pria Muslim mendekati perempuan Hindu untuk membuat mereka berpindah agama, sebuah dugaan konspirasi yang mereka sebut “love jihad”.
Para pengkritik mengatakan tuduhan tersebut telah memicu pelecehan terhadap pertemuan doa umat Kristen dan pasangan beda agama. Mereka juga menilai undang-undang tersebut memberi pihak yang melontarkan tuduhan cara untuk melibatkan polisi dalam persoalan doa, pernikahan, dan keyakinan.
Pemerintah Maharashtra mengatakan undang-undang baru tersebut tetap memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berpindah agama berdasarkan pilihannya sendiri, sekaligus menangani apa yang disebut pemerintah sebagai peningkatan konversi paksa yang gagal dibendung oleh undang-undang yang sudah ada.
Para pengkritik mempertanyakan batas antara paksaan dan pilihan yang ditetapkan dalam aturan tersebut.
“Kami tidak mendukung konversi secara paksa, jika memang ada,” kata Samsuddin Tamboli, presiden Muslim Satyashodhak Mandal (Masyarakat Pencari Kebenaran Muslim), sebuah organisasi reformis. Kekhawatirannya terletak pada apa yang dikategorikan undang-undang sebagai bujukan.
Definisi “allurement” dalam aturan tersebut mencakup pekerjaan, pendidikan gratis di lembaga keagamaan, janji pernikahan, “gaya hidup yang lebih baik”, dan “penyembuhan ilahi”. Bahkan tindakan mengagungkan satu agama dibandingkan agama lain dapat termasuk dalam kategori tersebut.
“Definisinya dibuat begitu samar sehingga hampir semua manfaat yang diterima seseorang dapat dianggap atau diperdebatkan sebagai sebuah bujukan,” kata Abhay Thipsay, mantan hakim Pengadilan Tinggi Bombay.
“Jika seseorang menerima suatu manfaat dan secara sadar memilih berpindah agama karena alasan tersebut, mengapa hal itu harus dianggap salah?”
Undang-undang tersebut juga memungkinkan orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya melaporkan dugaan konversi ilegal kepada polisi. Ketentuan ini membuat orang yang dituduh menyebabkan atau membantu konversi harus membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sah.
Para pengkritik mengatakan bagi pasangan beda agama, ketentuan tersebut menambah hambatan potensial terhadap pernikahan yang sebelumnya sudah dapat menghadapi penolakan keluarga.
Hukum India memungkinkan orang dari agama berbeda menikah tanpa harus berpindah agama, tetapi mengharuskan pemberitahuan satu bulan sebelumnya. Lara Jesani, seorang pengacara yang telah membantu pasangan beda agama mendapatkan perlindungan pengadilan, mengatakan informasi mengenai rencana pernikahan terkadang sampai kepada kerabat dan kelompok nasionalis Hindu yang menentang hubungan tersebut selama masa pemberitahuan itu.
Dalam kasus-kasus yang ditanganinya, ia mengatakan keluarga pernah membawa pergi perempuan, bahkan dari kantor pencatatan pernikahan.
Kini, ia khawatir undang-undang baru tersebut dapat memberikan cara baru bagi keluarga atau organisasi sayap kanan untuk menargetkan pasangan semacam itu.
“Meski keduanya tidak berniat berpindah agama, pasangan tersebut khawatir seorang kerabat dapat menuduh salah satu pasangan berusaha mengonversi pasangannya.”
Pemerintah Maharashtra tidak menanggapi pertanyaan terperinci mengenai kekhawatiran tersebut. Namun, ketika undang-undang itu disahkan, Menteri Negara Bagian Pankaj Bhoyar mengatakan aturan tersebut tidak melanggar hak untuk berpindah agama. Menurutnya, kewajiban pemberitahuan dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu konversi dilakukan secara sukarela, sekaligus memungkinkan pemerintah mengambil tindakan terhadap konversi yang dilakukan melalui penipuan, paksaan, atau bujukan.
Namun, Tribhuvan masih khawatir. Menurutnya, kecemasan tersebut bahkan menjangkau pertemuan doa kecil yang digelar di lingkungan tempat tinggal ketika sebuah gereja berada terlalu jauh.
Lima puluh orang mungkin hadir, katanya, terkadang mencapai 100 orang, dan seseorang yang bukan Kristen juga dapat ikut bergabung.
“Jika ada orang lain yang ingin datang dan berdoa, kami tidak bisa menghentikannya,” katanya. “Itulah yang kami sebut sebagai hak untuk memilih.”
Bagi Thipsay, mantan hakim tersebut, langkah pencegahan itu menunjukkan persoalan yang lebih besar.
“Jika seorang dewasa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan besar, seperti memilih dengan siapa mereka menikah, dan telah diberi hak untuk memilih dalam pemilu,” katanya, “mengapa mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan ini juga?”
