Kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran dilaporkan menyita pasokan dan peralatan yang didanai Amerika Serikat, termasuk kendaraan, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menangguhkan dan memangkas bantuan kemanusiaan secara global serta mulai membongkar US Agency for International Development.
Mantan pejabat AS mengatakan bahwa penyitaan peralatan senilai lebih dari $122.000 pada 2025 merupakan konsekuensi dari cepatnya pemotongan dana oleh pemerintahan Trump serta perubahan drastis di USAID.
Menurut para mantan pejabat tersebut, staf USAID dan pekerja kemanusiaan sebenarnya telah memperingatkan bahwa perubahan mendadak—yang oleh pemerintah disebut untuk mengatasi pemborosan dana pajak—dapat menyebabkan barang-barang bantuan jatuh ke tangan pihak yang bermusuhan.
“Anda harus bertanya pada diri sendiri—apakah dengan tiba-tiba menarik seluruh bantuan ini, kami tanpa sadar justru membantu Houthi?” ujar salah satu mantan pejabat pemerintah.
Kasus penyitaan ini diungkap oleh pengawas internal USAID pada awal April. CNN berbicara dengan beberapa mantan pejabat pemerintah AS yang menyebut pembongkaran mendadak lembaga tersebut menciptakan kekosongan yang dimanfaatkan oleh pihak lawan Amerika.
Secara historis, AS merupakan donor bantuan kemanusiaan terbesar untuk Yaman, negara di mana jutaan orang bergantung pada bantuan tersebut. Pada awal penangguhan bantuan, pejabat menyatakan pendanaan untuk Yaman tidak terdampak. Namun situasi berubah drastis pada April ketika seluruh program bantuan kemanusiaan untuk Yaman dihentikan.
“Dalam 24 hingga 48 jam, 100% portofolio bantuan hilang,” kata seorang mantan pejabat.
Dalam kondisi normal, organisasi kemanusiaan yang kehilangan pendanaan akan bekerja sama dengan USAID untuk menyusun “rencana disposisi”—yakni mekanisme pengelolaan aset agar tetap digunakan demi kepentingan Amerika Serikat, termasuk kemungkinan dipindahkan ke organisasi lain atau dimusnahkan agar tidak disalahgunakan.
Rencana tersebut biasanya melalui berbagai tahap peninjauan dan memakan waktu berbulan-bulan. Namun dalam kasus ini, proses itu tidak terjadi.
Pemerintahan Trump telah menempatkan sebagian besar staf USAID dalam status cuti dan merumahkan ribuan kontraktor saat kontrak di Yaman dihentikan. Staf yang tersisa bahkan tidak diizinkan berkomunikasi dengan mitra kemanusiaan di lapangan.
“Mitra bahkan tidak tahu harus menghubungi siapa, dan tidak ada tanggapan sama sekali,” ujar mantan pejabat lainnya.
“Bukan hanya kami tidak memberikan panduan—kami bahkan tidak diizinkan mengonfirmasi penerimaan email. Mereka tidak bisa menggunakan dana untuk mengelola aset secara bertanggung jawab dan tidak tahu harus menyerahkannya kepada siapa,” tambah pejabat pertama.
Situasi semakin rumit karena hanya sedikit organisasi yang mampu mengambil alih aset tersebut, mengingat peran AS sangat dominan dalam respons kemanusiaan di Yaman. Akibatnya, organisasi kemanusiaan terjebak dalam ketidakpastian mengenai nasib barang-barang bantuan, termasuk makanan, perlengkapan kebersihan, dan peralatan.
Kondisi paling kompleks terjadi di Yaman utara, wilayah yang sebagian besar dikuasai Houthi. Kelompok ini merupakan salah satu pihak dalam perang saudara berkepanjangan yang menyebabkan krisis kelaparan di negara tersebut. Beberapa hari setelah memulai masa jabatan keduanya, Trump kembali menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing.
Menurut mantan pejabat, jika waktu mencukupi, mereka bisa bekerja sama dengan PBB atau pihak lain untuk memindahkan aset ke Yaman selatan—wilayah yang tidak dikuasai Houthi dan tetap membutuhkan bantuan mendesak. Namun hal itu tidak sempat dilakukan.
Peringatan Diabaikan?
Upaya untuk memperingatkan risiko penyitaan oleh Houthi sebenarnya telah dilakukan, namun belum jelas apakah peringatan tersebut sampai ke pimpinan tinggi di USAID atau Departemen Luar Negeri.
“Semuanya terjadi begitu cepat. Mitra sudah bertanya, ‘Apa yang harus kami lakukan dengan aset ini? Bagaimana jika Houthi menyitanya?’” ujar salah satu mantan pejabat.
Mereka juga khawatir melanggar hukum yang melarang dukungan terhadap kelompok teroris, mengingat status Houthi.
“Kami sudah mengatakan bahwa Houthi mulai menyita aset, dan ini akan menjadi masalah besar,” ujarnya. “Ketika disampaikan ke pimpinan, responsnya hanya ‘ya, kami tahu.’”
Ketakutan di lapangan pun meningkat.
“Organisasi sangat ketakutan. Houthi sebelumnya telah menculik, menyiksa, bahkan membunuh staf pemerintah AS, PBB, dan LSM untuk hal yang lebih kecil. Kini ada aset besar yang bisa diambil dengan cepat,” kata pejabat pertama.
Juru bicara Departemen Luar Negeri tidak menjawab langsung pertanyaan terkait temuan ini, tetapi menyebut Houthi sebagai kelompok teroris yang “tidak tertarik membantu rakyat Yaman.”
Mereka juga mengakui bahwa Houthi terus menahan puluhan staf lokal dari PBB, LSM, dan misi diplomatik dalam kondisi buruk.
Aset Disita Paksa
Dalam satu kasus, sebuah organisasi mitra menyimpan barang bantuan di gudang di Yaman utara. Namun setelah pendanaan dihentikan, mereka tidak mampu lagi membayar biaya gudang.
Staf USAID yang tersisa tidak dapat memberikan arahan karena tidak mendapat respons dari Washington. Akibatnya, besar kemungkinan Houthi mengambil alih aset tersebut.
“Kami terus menerima laporan truk Houthi yang membawa peralatan USAID,” ujar seorang pejabat.
Ringkasan investigasi dari Kantor Inspektur Jenderal USAID menyebut bahwa setelah kontrak bantuan dihentikan, organisasi tersebut berusaha mendonasikan aset sesuai aturan. Namun perwakilan Houthi memaksa agar aset tersebut didata dan diserahkan kepada mereka.
Organisasi tersebut akhirnya mematuhi karena khawatir terhadap keselamatan staf lokal dan internasional.
Risiko yang Sudah Diprediksi
Pada Februari sebelumnya, kantor inspektur jenderal telah memperingatkan bahwa pembongkaran USAID dan pembekuan bantuan luar negeri dapat menyulitkan pengawasan serta berpotensi membuat bantuan justru dimanfaatkan kelompok teroris.
Laporan itu menyebut pemangkasan staf dan ketidakjelasan kebijakan telah melemahkan kemampuan USAID dalam menyalurkan dan mengamankan bantuan.
Sehari setelah laporan tersebut dirilis, inspektur jenderal USAID diberhentikan.
“Kemenangan Besar” bagi Houthi
Para mantan pejabat menilai risiko penyitaan sebenarnya bisa dikurangi jika penghentian bantuan dilakukan secara bertahap.
“Jika kami diberi sedikit peringatan saja, kami bisa mengurangi risiko di wilayah utara,” ujar salah satu pejabat.
“Namun karena dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa panduan yang jelas, mitra kami berada dalam posisi mustahil—dan ini justru memberi Houthi keuntungan besar dalam bentuk aset.”
