Connect with us

Politik

Soal Keinginan Cak Imin Jadi Cawapres, Begini Tanggapan Akbar Tandjung

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

Published

on

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin maju di Pilpres 2019 sebagai pendamping Joko Widodo atau Jokowi. Politikus senior Golkar Akbar Tandjung pun berkomentar soal ambisi Cak Imin tersebut.

Dia menilai, Cak Imin miliki potensi maju sebagai cawapres Jokowi pada pemilu nanti. Namun, semuanya harus diserahkan kepada mekanisme perekrutan cawapres untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Kita serahkan kepada mekanisme rekrutmen kepemimpinan kita. Tentu melalui pemilihan dan mendapatkan dukungan dari parpol. Cak Imin punya potensi memjadi wapres dan semuanya kita serahkan,” ucap Akbar di kediamannya, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Dia menilai Cak Imin cocok dengan Jokowi. Terlebih, Cak Imin memiliki segudang pengalaman dalam dunia politik. Misalkan saja, dia pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014.

“Saya pendapat, cocok. Cak Imin punya pengalaman cukup. Sudah punya jadi menteri, pernah jadi Wakil Ketua DPR. Sekarang Wakil Ketua MPR. Sudah lengkap,” ungkap Akbar.

Terserah Jokowi

Namun, Akbar menjelaskan, semua akhirnya berujung pada pilihan capres sendiri, dalam hal ini Jokowi. Terlebih, partai politik pendukung Jokowi sepakat akan menyerahkan soal calon wakil presiden ke mantan Wali Kota Solo itu.

“Pada akhirnya capres akan mengajak siapa cawapresnya. Jadi, kita serahkan saja. Masih ada waktu nanti,” tukas Akbar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

KPU: DPR Tolak Aturan Mantan Napi Korupsi jadi Caleg

Published

on

By

Photo: Shutterstock

Jakarta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan KPU tidak menemui kesepakatan terhadap rancangan peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

Begitu juga dengan rancangan aturan lainnya, yang mewajibkan caleg untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dalam hal ini, pimpinan DPR tidak memiliki kesepahaman dengan rancangan aturan yang ingin diterapkan oleh KPU.

Kan begini, kemarin kan waktu itu hari Jumat ketemu pimpinan DPR dan pimpinan berlepas tangan jika nanti kita tetapkan. Jadi mereka tidak mau ada kesepakatan gitu lho, tidak ketemu poin antara KPU dan DPR,” ungkap Ilham, di Gedung KPU Pusat, Rabu (25/4).

Karena tidak bertemunya kesepakatan antara kedua lembaga negara tersebut, sedangkan KPU tetap pada pendirian untuk melanjutkan aturan itu, maka, kata Ilham, aturan itu berpotensi untuk dilakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU tetap sama. Orang DPD sudah ada antikorupsi, calon DPD tidak boleh yang mantan korupsi, masa di caleg (lainnya) enggak ada aturan itu,” kata Ilham.

“Itu nanti mungkin mereka akan ajukan JR. Karena peraturan terkait soal korupsi dan LHKPN tidak ketemu poin antara KPU dan DPR,” sambungnya.

Meskipun begitu, Ilham menyatakan, usulan terhadap kedua aturan tersebut tetap akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Iya tetap. Kan RDP juga untuk penyampaian usulan. itu kan bagian dari prosedur. Ya mungkin enggak ada perdebatan lagi ya, mungkin,” tandasnya.

Serahkan LHKPN

Diketahui, dalam rancangan PKPU, dimasukan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

Selain itu siapa saja yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu legislatif juga wajib untuk menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana aturan itu bertujuan untuk ke depannya masyarakat dapat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi.

Continue Reading

Politik

Amien Rais Bahas Politik di Balai Kota, Ini Kata Sandiaga Uno

Published

on

By

Photo: Shutterstock

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menghadiri Tasyakuran di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam helatan itu, Amien memberi bumbu politik dan wacana Pilpres 2019 saat berpidato.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku belum tahu apakah ada peraturan yang melarang atau mengizinkan acara politik di Balai kota Jakarta, seperti yang dilakukan Amien.

“Saya belum menemukan referensinya (bahas politik) maklum saya orang baru di sini. Tapi, dulu-dulu juga sering terjadi pertanyaan yang seperti itu. Sama seperti car free boleh nggak dipakai (kampanye politik),” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Menurut Sandi, Balai Kota merupakan tempat untuk semua warga. Ia pun menjelaskan konteks acara yang dihadiri Amien Rais.

“Saya melihat bahwa tujuan utama dari acara itu adalah menyampaikan pesan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa kita harus membangun akhlakul karimah dan bagaimana Balai Kota ini menjadi rumah warga Jakarta untuk mempersatukan,” ucap Sandiaga.

Dia mengatakan akan mengecek terlebih dahulu apakah pernyataan Amien Rais di Balai Kota kemarin sesuai konteks acara atau tidak.

“Tentunya apa yang diekspresikan di sana saya mesti cek dulu, apa yang disampaikan itu sesuai dengan kejadian di sana atau tidak,” ucap Sandiaga.

Pidato Amien

 

Diketahui, pada acara tersebut Amien tidak hanya bicara peran ustadzah melainkan juga mengenai politik dan Pilpres 2019.

“Ini dalam rangka ulang tahu ustazah peduli negeri, pengajian disisipkan politik itu harus,” kata Amien.

Sembari menunjuk foto Presiden Joko Widodo yang terpampang di Balai Kota, Amien menyebut elektabilitas Jokowi terus menurun. Menurutnya, hal itu harus dimanfaatkan anak masjid dan partai Islam untuk mengambil alih kepemimpinan.

“Elektabilitas (Jokowi) going down and down, kata ahli para survei itu seorang incumbent seorang petahana, kalau di bawah 50 persen itu untuk menang kembali itu seperti mission impossible. Tapi kalau Ibu peduli negeri, bapak bapak, anak muda masjid, partai Islam, juga cuma leyeh-leyeh menunggu Allah mengambil alih is imposible. Jadi kita harus bergerak, caranya bagaimana? caranya kita harus dekatkan diri kita kepada Allah,” ucap Amien

Continue Reading

Politik

Di Depan Remaja Masjid, Jokowi Sebut 4 Tahun Lebih Difitnah

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.

Published

on

By

Photo: Shutterstock

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku hingga kini masih difitnah sejumlah pihak terutama lewat media sosial. Dia mengatakan kerap dituding terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Fitnah di media sosial sudah lebih dari empat tahun ini. Menuduh Presiden Jokowi itu PKI coba. Saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965, saya baru umur 3,5 sampai 4 tahun. Masa ada PKI balita? Logikanya enggak masuk,” kata Jokowi saat memberikan sambutannya di acara silaturahmi dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (25/4/2018).

Kritik Harus Beri Solusi

Jokowi Lepas Ekspor Perdana Mitsubishi Xpander
Presiden Jokowi memberi sambutan pada peresmian ekspor perdana Mitsubishi Xpander di IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Rabu (25/4). PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia mulai melakukan ekspor Mitsubishi Xpander. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan apabila ada sejumlah pihak yang melontarkan kritik. Namun, ia meminta kritik yang disampaikan harus memiliki data yang kuat dan bisa memberikan solusi.

“Saya selalu terbuka, tapi bedakan kritik dengan mencela, kritik dengan fitnah, kritik dengan memaki. Kritik itu berbasis data dan memberikan solusi,” tandas dia.

Continue Reading

Trending