Connect with us

Politik

Gerindra Yakin Pertemuan Jokowi dan PKS Tak Ubah Peta Koalisi Pilpres

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti.

Published

on

Photo: Shutterstock

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap setia untuk berkoalisi dengan partainya di Pemilihan Presiden 2019. Ia menilai, meski PKS kerap menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi, partai yang dipimpin oleh Muhammad Sohibul Iman itu akan tetap berjuang bersama Gerindra.

“Tapi kami saya yakin rekan-rekan PKS bersama-sama berjuang untuk merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional melalui pemilu dan menggunakan kekuasaan itu untuk memperbaiki keadaan yang semakin kacau,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Ia menuturkan, pertemuan antara PKS dan Jokowi adalah sesuatu yang wajar. Dia juga mengakui bahwa sampai detik ini peta koalisi Pilpres 2019 masih sangat dinamis.

“Kita pada waktunya juga mendukung atau berusaha mengundang dan membuka komunikasi dialog dengan partai-partai yang sudah menyatakan dukungan untuk Jokowi. Dan itu belum final. Siapa tahu bisa bergabung dengan kita bersama,” ungkapnya.

“Siapa tahu bisa bergabung dengan kita bersama. Semuanya masih dinamis sehingga upaya-upaya itu bagian dari startegi politik dan sebagainya,” ucap Fadli lagi.

Diketahui, Presiden Jokowi blak-blakan mengenai pertemuannya dengan para petinggi PKS yang telah berlangsung beberapa kali. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara sebuah stasiun televisi pada Rabu (25 April 2018) malam.

Panik pada Prabowo

Sementara itu, menanggapi pernyataan Jokowi soal pertemuannya dengan PKS, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang panik menghadapi Pilpres 2019.

“Ya jelaslah itu kepanikan pada Pak Prabowo karena yang bisa melakukan political challenge sekarang ini sebagai capres itu yang tertinggi Pak Prabowo. Jadi sangat wajar ada kekhawatiran seperti itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Fadli menjelaskan, saat ini peluang Prabowo menang di Pilpres juga sangat tinggi. Karena itu, lanjutnya, Jokowi khawatir menghadapi pilpres tahun depan.

“Karena peluang Pak Prabowo tertinggi, kemudian tentu saja ada efek. Tapi yang terpenting Pak Prabowo punya peluang tertinggi sekarang ini,” ungkapnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

KPU: DPR Tolak Aturan Mantan Napi Korupsi jadi Caleg

Published

on

By

Photo: Shutterstock

Jakarta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan KPU tidak menemui kesepakatan terhadap rancangan peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

Begitu juga dengan rancangan aturan lainnya, yang mewajibkan caleg untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dalam hal ini, pimpinan DPR tidak memiliki kesepahaman dengan rancangan aturan yang ingin diterapkan oleh KPU.

Kan begini, kemarin kan waktu itu hari Jumat ketemu pimpinan DPR dan pimpinan berlepas tangan jika nanti kita tetapkan. Jadi mereka tidak mau ada kesepakatan gitu lho, tidak ketemu poin antara KPU dan DPR,” ungkap Ilham, di Gedung KPU Pusat, Rabu (25/4).

Karena tidak bertemunya kesepakatan antara kedua lembaga negara tersebut, sedangkan KPU tetap pada pendirian untuk melanjutkan aturan itu, maka, kata Ilham, aturan itu berpotensi untuk dilakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU tetap sama. Orang DPD sudah ada antikorupsi, calon DPD tidak boleh yang mantan korupsi, masa di caleg (lainnya) enggak ada aturan itu,” kata Ilham.

“Itu nanti mungkin mereka akan ajukan JR. Karena peraturan terkait soal korupsi dan LHKPN tidak ketemu poin antara KPU dan DPR,” sambungnya.

Meskipun begitu, Ilham menyatakan, usulan terhadap kedua aturan tersebut tetap akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Iya tetap. Kan RDP juga untuk penyampaian usulan. itu kan bagian dari prosedur. Ya mungkin enggak ada perdebatan lagi ya, mungkin,” tandasnya.

Serahkan LHKPN

Diketahui, dalam rancangan PKPU, dimasukan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

Selain itu siapa saja yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu legislatif juga wajib untuk menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana aturan itu bertujuan untuk ke depannya masyarakat dapat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi.

Continue Reading

Politik

Soal Keinginan Cak Imin Jadi Cawapres, Begini Tanggapan Akbar Tandjung

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

Published

on

By

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin maju di Pilpres 2019 sebagai pendamping Joko Widodo atau Jokowi. Politikus senior Golkar Akbar Tandjung pun berkomentar soal ambisi Cak Imin tersebut.

Dia menilai, Cak Imin miliki potensi maju sebagai cawapres Jokowi pada pemilu nanti. Namun, semuanya harus diserahkan kepada mekanisme perekrutan cawapres untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Kita serahkan kepada mekanisme rekrutmen kepemimpinan kita. Tentu melalui pemilihan dan mendapatkan dukungan dari parpol. Cak Imin punya potensi memjadi wapres dan semuanya kita serahkan,” ucap Akbar di kediamannya, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Dia menilai Cak Imin cocok dengan Jokowi. Terlebih, Cak Imin memiliki segudang pengalaman dalam dunia politik. Misalkan saja, dia pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014.

“Saya pendapat, cocok. Cak Imin punya pengalaman cukup. Sudah punya jadi menteri, pernah jadi Wakil Ketua DPR. Sekarang Wakil Ketua MPR. Sudah lengkap,” ungkap Akbar.

Terserah Jokowi

Namun, Akbar menjelaskan, semua akhirnya berujung pada pilihan capres sendiri, dalam hal ini Jokowi. Terlebih, partai politik pendukung Jokowi sepakat akan menyerahkan soal calon wakil presiden ke mantan Wali Kota Solo itu.

“Pada akhirnya capres akan mengajak siapa cawapresnya. Jadi, kita serahkan saja. Masih ada waktu nanti,” tukas Akbar.

Continue Reading

Politik

Amien Rais Bahas Politik di Balai Kota, Ini Kata Sandiaga Uno

Published

on

By

Photo: Shutterstock

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menghadiri Tasyakuran di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam helatan itu, Amien memberi bumbu politik dan wacana Pilpres 2019 saat berpidato.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku belum tahu apakah ada peraturan yang melarang atau mengizinkan acara politik di Balai kota Jakarta, seperti yang dilakukan Amien.

“Saya belum menemukan referensinya (bahas politik) maklum saya orang baru di sini. Tapi, dulu-dulu juga sering terjadi pertanyaan yang seperti itu. Sama seperti car free boleh nggak dipakai (kampanye politik),” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Menurut Sandi, Balai Kota merupakan tempat untuk semua warga. Ia pun menjelaskan konteks acara yang dihadiri Amien Rais.

“Saya melihat bahwa tujuan utama dari acara itu adalah menyampaikan pesan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa kita harus membangun akhlakul karimah dan bagaimana Balai Kota ini menjadi rumah warga Jakarta untuk mempersatukan,” ucap Sandiaga.

Dia mengatakan akan mengecek terlebih dahulu apakah pernyataan Amien Rais di Balai Kota kemarin sesuai konteks acara atau tidak.

“Tentunya apa yang diekspresikan di sana saya mesti cek dulu, apa yang disampaikan itu sesuai dengan kejadian di sana atau tidak,” ucap Sandiaga.

Pidato Amien

 

Diketahui, pada acara tersebut Amien tidak hanya bicara peran ustadzah melainkan juga mengenai politik dan Pilpres 2019.

“Ini dalam rangka ulang tahu ustazah peduli negeri, pengajian disisipkan politik itu harus,” kata Amien.

Sembari menunjuk foto Presiden Joko Widodo yang terpampang di Balai Kota, Amien menyebut elektabilitas Jokowi terus menurun. Menurutnya, hal itu harus dimanfaatkan anak masjid dan partai Islam untuk mengambil alih kepemimpinan.

“Elektabilitas (Jokowi) going down and down, kata ahli para survei itu seorang incumbent seorang petahana, kalau di bawah 50 persen itu untuk menang kembali itu seperti mission impossible. Tapi kalau Ibu peduli negeri, bapak bapak, anak muda masjid, partai Islam, juga cuma leyeh-leyeh menunggu Allah mengambil alih is imposible. Jadi kita harus bergerak, caranya bagaimana? caranya kita harus dekatkan diri kita kepada Allah,” ucap Amien

Continue Reading

Trending